-Efek Corona, Pemerintah Salurkan Bansos

-Strategi Jokowi Selamatkan Rakyat Kecil

Jakarta, MS

Serangan Virus Corona semakin menggila di Indonesia. Tercatat hingga Rabu (25/3) kemarin, angka positif Covid-19 telah mencapai 790 orang, dengan jumlah korban meninggal 58 orang dan 31 orang sembuh.

Berbagai kebijakan untuk menangkal penyebaran virus mematikan itu telah dilakukan pemerintah. Mulai dari imbauan bekerja, belajar dan beribadah di rumah hingga melarang kegiatan sosial yang memicu keramaian.

Imbauan itu umumnya telah ditindak-lanjuti oleh pemerintah daerah hingga organisasi keagamaan.  Pun begitu, kebijakan itu telah berimbas pada beberapa kelompok masyarakat. Utamanya yang bekerja dengan penghasilan harian.

Beragam keluh kesah dilontarkan masyarakat. Berdiam diri di rumah, makin membebani kebutuhan ekonomi. Karena pekerja harian, sudah tidak lagi mendapat penghasilan. 

Rintih warga disikapi pemerintah. Langkah bijak pun diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sederet kebijakan populis diambil orang nomor 1 di Indonesia. Salah satunya dengan menyiapkan alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban Wong Cilik dalam menghadapi Pandemi Corona.

Pemerintah akan menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manfaat. Untuk penerima kartu sembako akan mendapat  Rp 200.00 selama enam bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4,56 triliun.

Pemerintah juga telah menyiapkan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 triliun.  Setiap peserta Kartu Pra Kerja atau yang terdata belum mendapat pekerjaan akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan.

Tak hanya itu, pemerintah juga sedianya akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan itu bakal diberikan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, yang terimbas wabah virus corona COVID-19.

Pun begitu, bagi peneriman BLT harus memenuhi arahan pemerintah untuk tidak keluar rumah guna mencegah pandemi virus Corona. Pemberian BLT tersebut akan diberikan berdasarkan data base yang dimiliki oleh pemerintah saat ini.

Hal itu diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan untuk menyalurkan BLT disebut sebagai langkah pemerintah menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah pelemahan ekonomi karena virus Corona.

"Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Sri Mulyani saat videoconfrence, di Jakarta.

BLT ini, kata Sri Mulyani, diharapkan bisa menjadi pengganti sementara penghasilan para masyarakat di sektor informal. Dengan mendapat BLT maka masyarakat ini bisa disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam menangani pandemi corona.

"Yang bisa bantu tetap mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul sehingga bisa memerangi penyebaran virus ini namun tetap mendapatkan bahan pokok terutama bagi pekerja harian," tegasnya.

Pemberian BLT tersebut, kata Sri Mulyani merupakan salah satu yang masuk dalam pelaksanaan Social Safety Net (SSN). Saat ini, pemerintah, kata Sri Mulyani sedang menyelesaikan payung hukum dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) lainnya seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manfaat.

"Tadi dibahas apakah jumlah keluarga ditambah dan dari sisi manfaat sedang dihitung dari sisi anggaran," kata dia lagi.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan insentif bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PKH) karena COVID-19. Insentifnya berupa santunan dan pelatihan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami akan menyusun kebutuhan ini dan kami sudah komunikasi dengan DPR dan Bapak Presiden sudah berkomunikasi degan DPR dan BPK, kami juga sudah berkomunikasi dengan Banggar dan Komisi XI untuk memformulasikan," imbuhnya.

BLT DINILAI ‘OBAT MANJUR’

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk  bantuan langsung tunai (BLT) guna untuk menopang daya beli masyarakat di tengah masa darurat Corona diapresiasi  oleh para ekonom.

Dampak wabah Covid-19 dinilai telah mengganggu perekonomian.  Akan hal itu, BLT dianggap mendesak untuk dilakukan demi memberikan stimulus terhadap daya beli masyarakat.

"Stimulus fiskal melalui BLT sudah sangat urgent disalurkan. Di masa krisis seperti ini, lupakan sejenak sisi suplai, fokus kepada sisi permintaan yang saat ini mulai terganggu," tanggap Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan, Rabu (25/3) kemarin.

Menurutnya program pengembangan kapasitas ekonomi seperti pembangunan infrastruktur sebaiknya ditunda dulu. Pemerintah harus fokus menjaga daya beli masyarakat seperti BLT.

"BLT khusus disertai beberapa program bantuan sosial yang sudah ada atau berjalan (seperti PKH dan BPNT) diharapkan dapat menopang sektor konsumsi sebagai sektor yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan (55-56%) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambahnya.

Selaras dilayangkan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah. Wabah Covid-19 dampaknya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi sangat besar dan jauh dari yang sudah diperkirakan. Tidak ada stimulus yang bisa menahan kejatuhan ekonomi selama wabahnya sendiri belum bisa diatasi. "Semakin lama wabah berjangkit akan semakin besar lagi dampak negatifnya," bebernya.

Penyaluran BLT manfaatnya dinilai bukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Melainkan untuk mengurangi dampak negatif wabah corona. Sehingga hal itu sangat penting untuk dilakukan.

"BLT kita butuhkan untuk mengurangi dampak negatif wabah corona terutama bagi kelompok miskin. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan income akibat virus Corona. Merekalah yang harus menjadi target penyaluran BLT," lugasnya.

PENYALURAN HARUS TEPAT DAN TERARAH

Keputusan pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos), termasuk BLT,  menuai dukungan dan apresiasi dari berbagai kalangan. Terutama  dari para ekonom.

Pun begitu, pemberian BLT didorong untuk tepat sasaran dan terarah. Agar penyaluran BLT ampuh untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah darurat corona.

Pemerintah diminta untuk benar-benar memperhatikan warga yang wajib menerima BLT. Agar BLT bisa menjaga daya beli masyarakat di kategori rentan miskin dan hampir miskin.

"Yang harus dapat masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang asongan atau kaki lima, driver, ojek daring," tutur  Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet Rabu (25/3) kemarin.

Menurutnya dengan menjaga daya beli masyarakat di kelas itu terjaga, setidaknya memberikan harapan bagi warga untuk melakukan konsumsi. Jika itu masih bisa dipertahankan maka ada peluang untuk menjaga ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam.

"Kalau konsumsi dilakukan maka bisa berdampak terhadap ekonomi. Karena konsumsi rumah tangga menyumbang 50% terhadap PDB Indonesia," tambahnya.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menambahkan, mereka yang berhak mendapatkan BLT adalah orang yang bekerja dengan upah harian dan mingguan. Para pekerja itu sulit mendapatkan pemasukan semenjak social distancing dan work from home (WFH) diterapkan.

"Stimulus fiskal melalui BLT sudah sangat urgent disalurkan. Di masa krisis seperti ini, lupakan sejenak sisi suplai, fokus kepada sisi permintaan yang saat ini mulai terganggu," tambahnya.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai mereka yang berhak mendapatkan BLT adalah masyarakat yang menjadi korban PHK akibat wabah Corona. Selain itu juga bagi mereka para pedagang kecil yang kehilangan omzet.

"BLT menurut saya bukan untuk menjaga momentum ekonomi, bukan untuk menahan ambruknya ekonomi. BLT kita butuhkan untuk mengurangi dampak negatif wabah Corona terutama bagi kelompok miskin. Mereka yang kehilangan pekerjaan dan income akibat virus corona. Merekalah yang harus menjadi target penyaluran BLT," ucapnya.

Pemerintah pun diwanti-wanti  agar menyalurkan BLT itu secara tepat. “Salurkan bagi mereka yang paling terdampak seperti mereka yang terkena PHK, pekerja harian, ojol dan taksi online hingga pedagang kaki lima hingga warga kurang mampu lainnya,” imbuhnya.

PEMERINTAH PERCEPAT PENYALURAN BANSOS

Pemerintah bergerak cepat.  Penyaluran bantuan sosial dikebut. Salah satunya pencairan bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Jadwal pemberian bantuan sosial telah dirombak.

Itu menyusul telah berbunyinya alarm ekonomi pasca virus corona masuk ke Indonesia. "Kami percepat semua pencairan. Pencairan yang tahap kedua, yang semestinya dijadwalkan turun April sudah kami realisasikan awal Maret lalu," ujar Pepen saat dihubungi Rabu, 25 Maret 2020.

Sepanjang Januari hingga Maret 2020, Kementerian Sosial telah merealisasikan dana bantuan PKH sebesar Rp 14,02 triliun kepada sedikitnya 9,2 juta orang. Dana bantuan itu berlaku untuk periode enam bulan, yakni Januari hingga Juni 2020.

Pada tahap pertama, Kementerian Sosial mengucurkan bantuan senilai Rp 7 triliun untuk 9 juta penduduk. Sedangkan di termin kedua, kementerian kembali mengucurkan dana yang jumlahnya tak terlalu berbeda, yakni Rp 7,01 triliun. Untuk tahap kedua ini, jumlah penerima bantuan PKH bertambah sekitar 200 ribu orang karena adanya sinkronisasi data atau data cleansing.

Percepatan pemberian bantuan PKH rencananya juga akan dilakukan untuk tahap ketiga dan keempat pada Juli dan April mendatang. Sedangkan untuk tahap terakhir, Kementerian Sosial masih terus berhitung. "Anggaran ini sebenarnya sudah ada, tinggal kami tarik. Tapi kan kami juga ada skenario perluasan pemberian bantuan. Itu yang sedang kami hitung," tutur Pepen.

Percepatan realisasi bantuan PKH hanya satu dari sejumlah skenario yang sedang disiapkan pemerintah untuk menyelamatkan laju perekonomian. Di luar percepatan jadwal realiasi bantuan, Kementerian Sosial juga menyusun rencana lain, yakni memperluas sasaran bantuan sosial.

Untuk penambahan kuota penerima bantuan sosial ini, Pepen mengatakan kementeriannya sudah menyiapkan sedikitnya lima skenario. Skenario pertama, bantuan sosial akan diberikan kepada 10 juta orang, yakni sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020.

Sedangkan untuk skenario kedua, Kementerian Sosial menambah jumlah penerima bantuan menjadi 11,7 juta orang. Untuk skenario ketiga hingga kelima, jumlah penerima bantuan berturut-turut bertambah masing-masing menjadi 12,8 juta orang, 14 juta orang, dan akhirnya sampai 15 juta orang.

Pepen menerangkan, dana tambahan untuk bantuan sosial ini nanti akan ‘dicuil’ dari beberapa pos dengan skema relokasi anggaran. Namun, Pepen enggan menjabarkan total anggaran yang disiapkan kementerian jika pemerintah akhirnya akan menggelontorkan bantuan untuk 15 juta orang. "Jadi kami sedang hitung per unit. Besok baru disepakati untuk Covid-19 ini total anggarannya berapa," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah bakal menyiapkan dana senilai Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana itu bersumber dari realokasi pelbagai pos anggaran, seperti biaya perjalanan dinas, belanja non-operasional, sejumlah honor, dana cadangan, dan dana-dana yang terblokir dalam APBN 2020.

Nantinya, dana ini akan dipakai untuk berbagai kepentingan dalam penanganan Covid-19, termasuk pemberian bantuan langsung hingga stimulus. Angka anggaran tersebut jauh lebih besar dari yang ia sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yang cuma sebesar Rp 27 triliun.

Sri Mulyani menerangkan, relokasi anggaran ini dapat diproses cepat lantaran tinggal mengubah Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA dari pelbagai pos. Tak hanya dari APBN, sumber anggaran penanganan Covid-19 juga berasal dari dana APBD.

Meski jumlah anggaran penanganan virus corona masih terus bergerak, ia menjamin dana yang disiapkan oleh negara akan mencukupi kebutuhan penanganan pada masa tanggap darurat. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga sudah mengucurkan anggaran penanganan corona sejak masa awal pandemi berlangsung. "Sudah dilakukan untuk pemberian stimulus tahap pertama dan kedua," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memang memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga mengebut realisasi anggaran pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan daya beli  masyarakat tetap terjaga di tengah melemahnya perekonomian global akibat pandemi Corona.

Jokowi menuturkan akan berfokus pada kebijakan bantuan-bantuan yang disediakan pemerintah langsung kepada masyarakat untuk mempertahankan daya beli. Pertama. Ia juga telah memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun APBD.

Kementerian dan lembaga di pusat serta juga pemda, provinsi, kabupaten dan kota juga harus melakukan refocusing kegiatan serta merealokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik yang terkait isu-isu kesehatan maupun isu-isu ekonomi.

Selain itu  Jokowi meminta kepada kementerian, lembaga juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah.

Kemudian pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja serta Kartu Sembako serta memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Juga bagi tukang ojek, sopir, taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil,  diberikan kelonggaran membayar bunga dan angsuran, selama 1 tahun.  Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector.

Jokowi mengajak seluruh jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah sampai ke level kelurahan dan desa untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat. Dia menekankan semua harus kerja keras, bersatu, dan bergotong-royong menghadapi tantangan ini.

"Terakhir, saya juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turun mensosialisasikan memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman, yang terus mengingatkan kita semuanya untuk berdisiplin. Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Percayalah kita bangsa besar kita bangsa petarung, bangsa pejuang, insyaallah kita bisa, insyaallah kita mampu dalam menghadapi tantangan global yang berat saat ini," pungkasnya.(dtc/tmp)