- Sempat Teridentifikasi SARS-CoV-2

- Riwayat Perjalanan Dari Eropa

Manado, MS

Tanda awas bagi publik Nyiur Melambai. Angka warga yang terinfeksi virus Covid-19 bertambah 1 orang. Lagi-lagi, pasien yang dinyatakan positif Corona itu, memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri yang telah terjangkit virus mematikan tersebut.

Pasien berjenis kelamin perempuan itu disebut tiba di Manado pada pertengahan Maret 2020 usai perjalanan dari Eropa. Sesampai di Manado, wanita berusia 31 tahun merasa sakit dan berobat.

Dari riwayat itu, pasien dirujuk ke ruang isolasi RSUP Prof Kandou Malalayang dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Awalnya pasien yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tomohon tersebut, sempat teridentifikasi terjangkit Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Dan setelah menjalani proses pemeriksaan laboratorium, wanita berusia 39 tahun itu dinyatakan positif Covid-19, pada Rabu (1/4) kemarin. Alhasil, jumlah warga Sulut yang terinfeksi positif Corona menjadi 3 orang.

Perkembangan teranyar penanganan Corona di Sulut itu diungkap Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19, dr Steven Dandel, Rabu (1/4) kemarin.

"Hari Minggu, kami dapat notifikasi bahwa ada satu PDP yang di salah satu sampelnya ditemukan teridentifikasi unsur genetik SARS-CoV-2, nama virus yang menyebabkan Covid-19. Dan hari ini (kemarin, red), kami dapat konfirmasi bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif, (Covid-19, red)," beber Dandel.

“Yang bersangkutan ber-KTP Tomohon. Tetapi dalam perjalanannya setelah pulang (dari Eropa) dia tidak ke Tomohon. Jadi dia langsung mengisolasi diri secara mandiri, dirumahnya (Manado)," sambung Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit ( P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut itu.

Lanjut Dandel, pasien yang telah dinyatakan positif Covid-19 itu sempat melakukan kontak erat dengan tujuh orang. “Ketujuh orang itu sudah kami lokalisir. Dan mereka akan diperiksa swab untuk membuktikan apakah mereka tertular atau tidak," sambungnya.

Sementara kondisi pasien positif Corona bernomor 1.535 disebut masih stabil. “Kondisi pasien stabil karena tidak ditemukan ada penyakit penyerta. Dan kini tengah dalam penanganan tim medis,” terang Dandel.

Jadi angka kasus positif Covid-19 bertambah 1 sehingga jumlah pasien terkonfirmasi positif Corona di Sulut menjadi 3 kasus. “Dua sementara dirawat di rumah sakit dan 1 dinyatakan negatif dari dua hasil pemeriksaan laboratorium,” tandasnya.

Sementara data Pemantauan Covid-19,  Rabu (1/4), pada pukul 18:00 Wita, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 359 orang. Sementara, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) 16 orang.

Sebelumnya, update terakhir, Selasa (31/3), pada pukul 18:01 Wita, ODP 361 orang, PDP 18 orang. “Yang PDP berkurang 2, karena yang PDP 1 telah dinyatakan positif. Sedangkan ODP berkurang 2 orang,” imbuh Dandel.

Diketahui, pasien pertama di Sulut yang pertama kali positif Covid-19 juga memiliki riwayat pulang dari Umroh. Namun dalam pemeriksaan laboratorium kedua dan ketiga, pasien bernomor 58 itu telah dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona.

Tapi pasien berusia 51 tahun asal Manado itu telah meninggal. Pasien itu disebut meninggal akibat penyakit penyerta yakni gagal ginjal stadium 5 atau gagal ginjal tahap akhir. Sedangkan pasien kedua yang dinyatakan positif Covid-19 disebut sempat kontak erat pasien bernomor 58 tersebut.

AHLI KESEHATAN: SARS-CoV-2 ADALAH TIPE BARU

Pasien ketiga positif Covid-19 di Provinsi Sulut sempat teridentifikasi terjangkit Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Menyikapi fenomena itu, ahli kesehatan masyarakat Nyiur Melambai angkat suara. SARS-CoV-2 itu disebut merupakan tipe virus baru yang ditemukan di Wuhan Provinsi Hubei China pada Desember 2019.

"Itu (SARS CoV-2,red) yang menyebabkan infeksi pernafasan sehingga dinamakan Covid-19. SARS CoV-2 itu yang bahaya adalah gejala gagal napas. Jadi harus segera ditangani dengan penggunaan alat bantu napas (Ventilator) di RS," tanggap Prof Dr dr Grace Kandou, kepada Media Sulut, Rabu (1/3) kemarin.

Dijelaskannya, kadang kala pasien tidak menyadari kalau sudah tertular Covid-19. Jadi ketika timbul gejala, begitu cepat perlangsungannya seperti pada sesak napas hingga gagal bernapas.

“Apalagi kalau ada penyakit penyerta atau komorbidnya. Itu akan semakin memperparah perjalanan penyakit Covid-nya dan penyakit komorbidnya pun bertambah parah juga,” terangnya lagi.

Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) diminta harus bisa lebih tegas dalam mengambil langkah dalam memutuskan penularan Covid-19 ini. Salah satunya dengan memperketat pintu masuk di Sulut.

"Karena bila pintu masuk ke Sulut masih longgar maka sulit untuk memastikan orang yang masuk ke Sulut itu apakah bebas Covid-19. Jika hanya screening dengan ukur suhu tubuh saja dipintu masuk itu belum bisa menjamin orang yang masuk itu telah terinfeksi atau belum," ungkapnya.

Karena menurutnya, yang menjadi masalah adalah orang yang masuk Sulut dari negara atau daerah terjangkit, terkadang tidak bergejala sama sekali. "Sebenarnya mereka sudah masuk kriteria sebagai ODP. Seharusnya selama 14 hari mereka lakukan isolasi mandiri di rumah meskipun ada atau tidaknya keluhan tanda dan gejala," kata dr Grace.

"Tapi kenyataannya, ketika mereka merasa sehat dan tidak ada gejala batuk, panas dan sesak, maka mereka tetap jalan-jalan kesana kemari ketemu dengan keluarga familynya. Nah inilah yang sulit untuk diikutin lagi travingnya. Bagaimana ketika ternyata ODP tersebut adalah positif Covid-19 dikemudian hari?," paparnya lagi.

Mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu juga menyorot soal Physical Distancing. Khususnya dari yang datang dari daerah terjangkit. "Saya lihat hal ini yang masih banyak masyarakat tidak patuh. Terutama yang masuk kategori ODP, untuk menjalani 2 minggu tersebut untuk self isolation,” sembur dr Grace.

"Karena sering terlalu sangat PD (percaya diri) bahwa dirinya tidak Covid-19. Karena apa? Karena sama sekali tidak diketahui dan tidak disadari dan tidak bisa dilihat waktu kapan kira-kira dia bisa tertular Covid-19 tersebut. Padahal dia lupa ketika melakukan, perjalanan maka banyak orang yang ditemuinya meskipun mungkin dia merasa tanpa kontak langsung," tambahnya.

Ia pun mendukung penuh imbauan pemerintah tentang anjuran stay at home, kerja, belajar, ibadah dari rumah. Hal itu dinilai perlu kepatuhan serta disiplin diri semua lapisan masyarakat yang ada untuk melaksanakan semua protap dan anjuran Pemerintah sehubungan dengan Pencegahan Covid-19 tersebut.

Selaras dengan Physical Distancing. Itu juga dinilai, harus dilaksanakan secara serentak dan kompak secara bersama-bersama masyarakat di Indonesia  dengan pengawasan yang baik dari instansi terkait. Karena masih ada yang cuek dan tidak mau peduli, itu akan menyulitkan untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona.

"Dengan asumsi semua individu yang ada di masyarakat sudah harus sadar dan paham serta harus selalu cuci tangan yang benar dengansabun dan air mengalir. Atau hand sanitizer bila tidak ada air mengalir dan sabun. Jadi kuncinya Awareness dari masyarakat sangat penting dalam pencegahan Covid-19 ini," imbuhnya.

Diketahui koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2 adalah salah satu anggota koronavirus yang mengakibatkan infeksi pernapasan COVID-19. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Tiongkok dan menyebabkan wabah Covid-19. Virus ini juga dikenal sebagai koronavirus Wuhan dan virus pneumonia pasar makanan laut Wuhan.

LEGISLATOR USUL PEMBATASAN KEDATANGAN ORANG DARI WILAYAH TERJANGKIT

Penambahan 1 kasus positif Covid-19 di bumi Nyiur Melambai, ikut menyita perhatian Legislator Sulut. Apalagi, pasien positif Corona itu memiliki riwayat perjalanan dari wilayah yang terjangkit virus mematikan tersebut.

Pemerintah daerah dianjurkan untuk membatasi kedatangan orang ke Sulut, khususnya yang dari daerah yang telah terjangkit Covid-19. Terutama dari Jakarta, yang merupakan epicentrum dari virus Corona di Indonesia.

"Saya kira salah satu kebijakan yang perlu diambil yaitu membatasi dulu kedatangan orang dari Jakarta ke Sulut.  Penerbangan ke Jakarta juga lebih baik jangan dulu ada. Karena Jakarta epicentrum (Covid-19, red),” tanggap Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh,” Rabu (1/4) kemarin.

“Kalau tidak dibatasi (Penerbangan Jakarta-Manado atau sebaliknya, red),  tentu akan sulit untuk diawasi orang-orang yang datang Sulut. Mumpung Sulut masih sedikit (Positif Corona, red). Jadi harus cepat ambil langkah pencegahan. Lihat Jakarta, pertama baru dua sekarang sudah ribuan,” sambung politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Ia pun mendorong seluruh komponen masyarakat Sulut untuk menyatu dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. “Baik pemerintah, gugus tugas dan para medis dan semua yang terlibat menangani virus ini. Kita semua  harus bersatu-padu,” lugasnya.

“Setiap kebijakan pemerintah, imbauan dan protab dalam penanganan Covid-19 harus kita lakukan bersama. Mulai dari social distancing, physical distancing, stay at home, belajar, ibadah dan bekerja di rumah. Termasuk menghindari tempat keramaian dan tetap waspada. Itu semua bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut,” tambah Legoh.

Yang kalah pentingnya, Legoh mengajak warga Sulut untuk mendoakan agar wabah Virus Covid-19 ini akan segera berlalu. “Mari kita terus bawa dalam doa bangsa kita dan daerah yang kita cintai ini agar dapat segera bebas dari Covid-19,” imbuhnya.

PERKETAT PERBATASAN, OLLY MINTA BUPATI DAN WALIKOTA ‘KEROYOKAN’ LAWAN CORONA

Pandemi virus Corona tidak hanya menggerogoti kesehatan, namun juga berimbas pada perekonomian masyarakat kecil di Sulut. Diantaranya pekerja informal, seperti pekerja harian, sopir, driver ojol, serta pekrja yang setiap harinya hanya ditopang oleh pendapatan pada hari itu juga.

Menyadari itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bergerak cepat menindaklanjuti Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Olly selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulut, mendorong seluruh Bupati dan Walikota se Sulut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Itu mengacu dari Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewenangan daerah memberikan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah yang terdampak corona.

Bantuan tersebut disebut dapat bersumber dari refocusing kegiatan, realokasi anggaran sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19. “Pemerintah provinsi dan kabupaten kota akan siapkan dana untuk bersama-sama menangani corona di Sulut,” ujar Olly dalam rapat lewat video teleconference dengan Bupati dan Walikota se Sulut dari Kantor Gubernur.

Tak hanya itu, anggaran Pilkada 2020 yang bakal ditunda pelaksanaannya karena pandemi Corona juga bakal direalokasikan untuk menangani pandemi corona. “Itu juga bisa nanti bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan atau terdampak dari pandemic Covid-19,” lugas Olly yang  didampingi jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur Steven Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Sulut ini juga meminta masyarakat untuk menunda mudik jelang Lebaran 2020 di tengah pandemi Corona. Sebab, Covid-19 berpotensi menyebar lebih luas, apabila terjadi pergerakan masyarakat dari satu kota ke kota Iain.

“Kita harus sama-sama mencegah penyebaran ini. Kesepakatan bersama, semua kepala daerah mengimbau nanti masuk bulan puasa, kalau boleh jangan dulu mudik,” imbaunya.

Olly pun memastikan tidak akan melakukan Lockdown untuk mencegah Virus Corona. Itu merujuk dari hasil pertemuan Gubernur se-Sulawesi. Namun akan dilakukan pembatasan pergerakan orang antar wilayah.

Seperti memperketat pengawasan lalu lintas kendaraan di sejumlah titik perlintasan yang wilayah darat yang berbatasan. “Kalau Sulut dengan Provinsi Gorontalo,” kata Olly.

Selain itu Pemerintah Provinsi se-Sulawesi sepakat untuk berkonsultasi dan mengajukan permohonan ke Kementerian Perhubungan RI untuk mengurangi/membatasi frekuensi penerbangan yang menuju ke masing –masing wilayah di Sulawesi. “Sekaligus memperketat pengawasan terhadap lalu lintas laut,” imbuhnya.

Guna mempercepat proses uji laboratorium terhadap sampel darah yang saat ini masih dilakukan di Jakarta, maka telah diusulkan agar Laboratorium Kesehatan di Makassar ditetapkan sebagai Laboratorium rujukan untuk wilayah Sulawesi. "Kita juga akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI agar tetap memantau kerumunan massa dan memberikan pengertian terkait maklumat yang telah dikeluarkan oleh Kapolri," imbuh Olly. (sonny dinar)