ANGGARAN PILKADA DITAMBAH, KPU CS KANS AMAN


Jakarta, MS

Kegetiran pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, meredah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati penambahan anggaran untuk gelaran pesta demokrasi serentak tahun ini.

Kesepakatan itu tercetus karena mengakomodir protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pertimbangannya, dalam pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020, diperlukan penyesuaian untuk kebutuhan barang atau anggaran.  Penambahan itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang menggelar Pilkada Serentak.

Hal itu diakui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi. Menurut dia, penambahan anggaran disepakati oleh DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," terang Arwani, Rabu (3/6).

Dia menerangkan, langkah itu diambil setelah semua pihak sepakat terkait penerapan protokol kesehatan terkait pandemi Virus Corona atau Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020. Itu memerlukan penyesuaian kebutuhan barang atau anggaran.

Namun, Waketum PPP mengatakan, besar nominal anggaran yang akan ditambah belum ditetapkan. Pihaknya akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam waktu dekat.

Selanjutnya, ia meminta KPU, Bawaslu dan DKPP melakukan restrukturisasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 demi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran. "Harus disampaikan kepada Komisi II DPR dan Kemendagri sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan," ujar Arwani.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember.

Menurut Arief, dana tambahan bakal dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Di antaranya masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan. Rinciannya, membeli masker bagi para 105 juta pemilih senilai Rp263,4 miliar, alat kesehatan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih senilai Rp259,2 miliar.

"Pembelian alat kesehatan bagi para panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar," imbuhnya.

Diketahui, Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo, merestui KPU melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang tertunda akibat pandemi virus Corona. Tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni ini. Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut. "Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020," lugas Doni.

APKASI RAGUKAN PEMDA PENUHI ANGGARAN TAMBAHAN PILKADA

Pemerintah daerah (Pemda) bakal putar otak. Penambahan anggaran Pilkada Serentak disepakati. ‘Beban’ daerah di tengah pandemi Covid-19 kian membengkak.

Seperti disampaikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Mereka belum dapat memastikan apakah pemerintah kabupaten (pemkab) dapat memenuhi anggaran tambahan Pilkada 2020 untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Apkasi masih akan membicarakan Pilkada 2020 dalam rapat dewan pengurus harian. "Belum tahu pasti, harus saya tanya-tanyakan dulu. Mungkin pas rapat dewan pengurus harian pekan depan baru dibahas," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, belum lama.

Ia mengakui sektor keuangan pemkab sedang sulit karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merosot. Sedangkan, seluruh pemerintah daerah harus merealokasi dan refocusing APBD untuk percepatan penanganan Covid-19.

Meski begitu, ia memastikan, dana pilkada yang sudah disepakati dalam naskah perjanjian dana hibah (NPHD) yang belum ditransfer ke rekening KPU masing-masing daerah, tidak termasuk dalam kerangka refocusing anggaran untuk Covid-19. Dana Pilkada sebenarnya hanya tinggal dikirimkan ke penyelenggara pemilu di daerah. "Selama ini memang yang dana pilkada untuk sementara di-hold dan tidak masuk dalam kerangka refocusing APBD untuk Covid," lugas Azwar Anas.

MENDAGRI JANJI ANGGARAN PILKADA TERSEDIA

Anggaran menjadi elemen penting pada pelaksaan Pilkada Serentak. Pemerintah  berjanji untuk membantu penyelenggara pemilu memastikan ketersediaan anggaran.

Hal itu dikatakan Mendagri Tito Karnavian. Mantan Kapolri ini mengatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait hal itu. "Saya sudah bertemu Ibu Menkeu langsung agar pemotongan untuk KPU, Bawaslu, mohon untuk direvisi kembali karena itu sangat diperlukan," terang Tito dalam rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara pemilu, Rabu (27/5).

Menurut Tito, komunikasinya dengan Sri Mulyani berlangsung baik. Ia juga menyebut Sri Mulyani sangat akomodatif memastikan ketersediaan anggaran untuk pilkada 9 Desember. Hanya saja, kata  Tito, Menkeu berpesan agar anggaran tetap dipangkas selagi memang masih bisa dihemat. Menteri Keuangan juga meminta agar penyelenggara pemilu merinci kebutuhan anggaran tersebut.

Maka dari itu, Tito pun meminta KPU dan Bawaslu untuk segera mengirimkan data detail anggaran yang dibutuhkan. "Kami akan mendorong dan meyakinkan bahwa ini kebutuhan ini betul-betul tidak bisa dihindari. Yang secukupnya, tapi tidak berlebihan," ujar Tito.

Selain itu, Tito mengatakan bakal meninjau kemampuan anggaran setiap daerah. Dia akan melihat daerah mana saja yang secara fiskal masih mampu untuk membiayai pilkada dan daerah mana yang tidak sanggup.

Menurut Tito, Kemendagri akan menginisiasi rapat dengan Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP, KPU daerah, dan kepala daerah yang wilayahnya menggelar Pilkada 2020. "Kami akan lakukan video conference secepat mungkin terkait anggaran ini. Kami punya data APBD masing-masing," lugas Tito.(cnn/republika/tempo)

 

 


Komentar