Semenjak program konvensi Minyak Tanah digulir pemerintah, persoalan gas LPG ukuran 3 kilogram terus melilit masyarakat. Sederet polemik menyembul. Mulai dari kelangkaan stok LPG hingga tak adanya pemerataan pembagian stok bagi masyarakat. Fenomena ini bukan lagi suatu hal yang lazim, bahkan di Kabupaten Minahasa kondisi tersebut seolah jadi rutinitas.
Seperti halnya yang terjadi di desa Rumengkor, Kecamatan Tombulu, baru-baru ini.

Sejumlah warga menyoroti salah satu pangkalan di desa tersebut yang dinilai tak menerapkan prinsip pemerataan dalam penjualan LPG serta hanya memikirkan keuntungan sendiri. Warga bahkan menyebut pemilik pangkalan tidak efesien, karena dianggap terkesan pilih-pilih orang.

"Ada pangkalan di desa pa torang yang cuma pilih-pilih kasih. Waktu kita mo pigi beli gas dorang bilang so abis padahal ada warga laeng yang datang di waktu bersamaan ba beli dorang kase akang," tutur salah seorang ibu rumah tangga asal Desa Rumengkor yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Dia pun melayangkan protes ke pemilik pangkalan. Karena bersikeras untuk mendapatkan gas, dia diberi saran oleh seseorang untuk mencoba ikut antrian.
Anjuran itu dilakukan. Namun tiba saatnya giliran pihak pangkalan menolak memberikan gas tanpa alasan yang jelas dan hanya memberi kesempatan kepada warga lainnya.

"Kita nentau, kiapa nda kase. So iko ba antri, serta kita pe gilirian dari pihak pangkalan pangge maju yang di blakang, kong kita dorang kase suru pi blakang dulu. Kita iko protes, kong dorang bilang so abis ini, ini so kurang mo kase pa yang laeng so ba kase doi lebe dulu," ujar ibu rumah tangga tersebut dengan raut wajah kecewa.

Karena tidak mau ribut, dia pun mencoba membujuk ke pihak pengkalan untuk mendapatkan satu tabung saja. Namun lagi-lagi apa yang diharapkan tak kunjung dia dapatkan. Dengan keterpaksaan ia pun memutuskan pergi mencari ke tempat yang lain, di desa seberang walau harga sudah tidak sama dengan di pangkalan.

"Kita kan ada bawah dua tabung kosong, kita coba ba buju, kalu bagitu satu tabung jo mar tetap dorang nda kase, terpaksa kita pi ba beli di kampung sebelah,"
Disisi lain beberapa warga juga keluhkan hal yang sama. Menurut mereka, pihak pangkalan sendiri menjelaskan kalau tidak boleh ambil gas lebih dari satu, tapi sudah ada beberapa yang sebelumnya datang dan membawah lebih dari satu tabung.

Tak hanya itu, pangkalan tersebut disinyalir membatasi penjualan ke masyarakat karena ingin menyisikan LPG ke pihak lainnya yang diduga sudah membanyar dan meninggalkan tabung kosong sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Sementara pemilik pangkalan, Yul Turangan, saat dikonfirmasi justru merespon dengan emosi. "Kalu mo lapor, lapor jo. Kase foto jo, nda apa-apa," ungkapnya saat melayani warga sedang membeli gas.
Soal keluhan warga mengenai gas yang di ambil pihak spekulan sebelumnya, menurut dia, itu merupakan suatu bisnis. "So bagitu itu bisnis," ucapnya dengan spontan.

Terpisah, Hukum Tua Desa Rumengkor, Marthinus Mamuaja SE meminta agar pemilik pangkalan LPG mendistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Dia pun berharap kejadian seperti itu tak terulang kembali. Namun di satu sisi, warga tetap berharap pangkalan tersebut segera di tindaklanjut dan diberi peringatan tegas demi kebutuhan masyarakat di desa Rumengkor Raya.(jackson kewas)