WACANA RESHUFLLE KABINET MENGUAT, MENKES CS TERANCAM


Jakarta, MS

Isu reshuflle kabinet atau pergantian menteri mengencang ditengah pandemi Covid-19. Tak optimalnya kinerja sejumlah pembantu presiden dalam penanganan wabah Corona di Indonesia, jadi pemicu.

Sinyalemen itu terungkap dalam video Sidang Kabinet Paripurna yang diunggah oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

Dalam rapat yang dihelat Kamis (18/6) di Istana Negara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), nampak berang. Orang nomor satu itu di Nusantara itu, jengkel melihat masih ada menteri yang menganggap enteng masalah Covid-19.

Ia pun mewarning keras jajarannya sekaligus memberi sinyal untuk membongkar kabinetnya. "Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," semburnya.

Ditegaskan Jokowi, diperlukan kerja keras dan kecepatan dalam penanganan bencana kesehatan yang telah berimbas ke berbagai sektor kehidupan. “Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis," lugas Jokowi.

"Semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digaris bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," sambungnya dengan nada tegas.

Tidak berhenti di situ, Jokowi juga menyinggung mengenai belanja kementerian. Terutama terkait anggaran kesehatan yang baru digunakan 1,53%. Presiden ingin para kementerian untuk segera mengeluarkan belanja-belanja kementerian demi membantu masyarakat luas.

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," singgung Presiden.

"Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa-biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan perpresnya untuk pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.

Ia pun mencontohkan anggaran di Kementerian Kesehatan. "Misalnya, saya beri contoh bidang kesehatan tuh dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi," ujar Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp75 triliun seperti itu," tegas Presiden.

Begitu juga dengan penyaluran bantuan social (bansos). "Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tetapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," lugasnya.

Ia juga menyentil terkait sektor perekonomian. "Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya," tegas Jokowi lagi.

Menurutnya, sangat berbahaya bila para pembantunya menganggap pandemi corona Covid-19 sebagai masalah yang normal-normal saja. Jokowi menegaskan, para menteri harus kerja luar biasa. Terutama dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

"Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa. Berbahaya sekali," ulangnya untuk menumbuhkan perasaan yang sama kepada para menteri.

Ia ingin tindakan dan keputusan, kebijakan para menteri harus optimal dalam suasana krisis. Beri prioritas pada masyarakat yang memiliki usaha apapun itu. Agar tidak ada lagi isu PHK serta mampu menstimulus ekonomi negara.

"Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi. Manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK," paparnya.

"Jangan sudah PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," berang Jokowi.

Apalagi bila penanganan Covid-19 terkendala hanya gara-gara urusan peraturan. “Ini extra-ordinary. Saya harus ngomong apa adanya enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada.  Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu kalau yang sudah ada belum cukup,” semburnya. “Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," tegas Presiden.

Bahkan, Presiden tak sungkan-sungkan memberi sinyal reshuffle kabinet. Termasuk membubarkan Lembaga yang tak optimal atau tidak ada kemajuan dalam kinerjanya.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," imbuhnya dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

PENGAMAT PREDIKSI MENTERI YANG AKAN DIGANTI

Wacana pergantian menteri mengencang pasca sidang kabinet menteri. Itu menyusul reaksi serta kekesalan Presiden Joko Widodo terhadap menteri yang dinilai kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Melihat kegusaran Jokowi tersebut, pengamat politik angkat suara. Reaksi keras Presiden itu disebut sebagai suatu isyarat rolling kabinet. 

“Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Jangan ragu ambil kebijakan yang bermanfaat buat rakyat. Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang ‘jeblok’ kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle,” tanggap Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, Senin (29/6) kemarin.

Ujang menilai, dari pernyataan pidato Presiden Jokowi menyebut kinerja menteri yang belum maksimal. Telah menjadi tanda menteri mana yang kemungkinan akan direshuffle.

Ujang pun membeberkan sejumlah menteri yang selama ini dianggap berkinerja buruk serta selalu menjadi sorotan publik. Hal ini dirasa akan dipertimbangkan Jokowi untuk diganti.

"Kan Menkes serapan anggarannya rendah. Langsung dibilang Jokowi juga. Mensos terkait bansos yang kacau. Menaker, banyak PHK dimana-dimana. Menkum HAM sudah tahu sendiri banyak kontroversinya, tapi masih aman karena partai. Dan terakhir tim menteri ekonomi, itu kan tak siap dalam menghadapi Corona. Akhirnya kedodoran," terang dia.

Akan tetapi, dia melihat terkait reshuffle kabinet yang dilontarkan Jokowi tidak akan menyasar menteri-menteri yang berasal dari partai politik. “Kalau parpol mungkin tak akan kena reshuffle, ya paling hanya digeser saja. Nah yang rawan itu menteri dari non-parpol. Karena, Jokowi butuh dukungan parpol, jadi menteri dari parpol paling juga digeser ke kementerian lain," ungkapnya.

Kendati demikian, dia memprediksi terkait reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.  Karena Presiden Jokowi masih beri sinyal adanya kesempatan kepada para menteri untuk memperbaiki kinerja mereka. "Bisa retorik politik dan bisa juga reshuffle itu ada. Namun jika ada pun, kemungkinan nanti akhir tahun. Menunggu menteri bekerja sudah setahun," imbuhnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo, ikut bersuara. Menurutnya teguran keras Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara disebut akibat marah atas kinerja menteri-menterinya.

Untuk itu menurutnya, ada sejumlah menteri yang kemungkinan di-reshuffle. "Ya, tampak sekali bahwa Presiden (Jokowi) sudah marah pada sidang kabinet paripurna kemarin (18/6)," kata Wahyudi Senin kemarin.

Wahyudi menilai hal tersebut lumrah, mengingat kinerja beberapa menteri dan kepala lembaga tampak kurang maksimal saat menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19). Oleh karena itu, Wahyudi menyebut perlu adanya reshuffle.

"Saya lihat memang ada beberapa (menteri) yang perlu di-reshuffle. Mungkin seperti Menkes, Mensos, Mendikbud, Menkop dan UMKM hingga Menaker," ucapnya. Menurutnya, kinerja menteri-menteri tersebut saat menghadapi pandemi ini kurang maksimal.

Tanggapan sedikit berbeda datang dari pendiri Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio. "Kalau melihat situasi saat ini, saya yakin kemungkinan besar Pak Jokowi akan melakukan evaluasi. Jika dilihat bahasa tubuhnya, serius itu Pak Jokowi marahnya, lancar bicaranya," kata Hensat, sapaan akrabnya.

"Dari yang disampaikan Pak Jokowi, justru lebih di level humaniora. Kemungkinan besar yang berkaitan dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pembangunan manusia dan kebudayaan," sambungnya.

Bisa jadi Jokowi akan merombak kabinet secara besar-besaran, namun bisa pula Jokowi hanya akan sedikit merombak atau menukar posisi menteri satu dengan yang lainnya. Namun nama-nama besar di kabinet diyakini tak akan kena reshuffle.

"Menurut saya beberapa menteri saja yang bisa bertahan. Erick Thohir (Menteri BUMN), karena memberikan terobosan-terobosan. Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) yang menjaga monumen kebesaran Pak Jokowi berupa pembangunan infrastruktur. Pak Bambang Brodjonegoro (Menristek/BRIN) yang merupakan loyalis Pak Jokowi," kata Hensat.

Dia menyebut menteri Bambang Brodjonegoro sebagai menteri loyal yang tak akan kena reshuffle. Selain itu, ada nama-nama besar lain yang dinilai  tak akan kena reshuffle. Seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto  dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

Bagaimana dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto? Hensat tidak yakin Terawan bakal kena reshuffle. Jokowi disebut bisa mengerti sulitnya kondisi pandemi ini. "Saya tidak yakin Terawan kena reshuffle. Ini karena siapapun menteri kesehatan yang berada dalam kondisi pandemi virus Corona, pasti kalang kabut," pungkasnya.

PARPOL ANGKAT SUARA

Isu reshuffle kabinet yang makin menggema, ikut ditanggapi pimpinan partai politik (parpol). Utamanya dari parpol pendukung pemerintahan.

"Reshuffle kabinet selain menjadi hak prerogatif Presiden juga sebagai instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja menteri," ujar Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto  Senin kemarin.

Ia menilai wajar Presiden Jokowi marah dan menegur jajaran Kabinet Indonesia Maju. Karena kerja sama antar kementerian, dan inisiatif kebijakan seharusnya dikedepankan di tengah pandemi ini.

"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," tanggap Hasto.

Hasto mengatakan sejak awal Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 untuk kehidupan rakyat.  “Jadi setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambill tanggung jawab melalui kebijakan terobosan membantu rakyat,” imbuhnya.

 

Sementara Sekjen PPP Arsul Sani, menilai kemarahan Presiden Jokowi terhadap sejumlah menteri bisa jadi merupakan sinyal perombakan kabinet, tetapi bisa juga tidak.

"Hanya kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa," ujarnya Senin kemarin.

Menurutnya,  kemarahan atau kekecewaan Jokowi kepada sejumlah menteri merupakan lecutan agar kabinet bekerja lebih keras dan lebih peka menyikapi pandemi Covid-19. “Apalagi wabah ini juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa yang mengarah pada resesi,” katanya lagi

Wakil Ketua MPR itu menyebut ada dua poin yang menjadi sorotan dalam kinerja kabinet sekarang. “Pertama ada sejumlah anggota kabinet yang sulit diukur kinerjanya. Sebab mereka tak pernah secara terbuka atau jelas menyampaikan, baik di media arus utama atau media sosial, tentang apa yang dikerjakan,” ungkapnya.

“Kedua, ada anggota kabinet yang tak berkoordinasi dengan menteri lain untuk terkait komunikasi publik. Sehingga yang terjadi adalah ketidaksinkronan pernyataan antara satu menteri dan yang lain,” sambungnnya.

Namun soal reshuffle, PPP menyerahkan urusan itu sepenuhnya sebagai prerogatif presiden. “Begitu pun terkait kewenangan melebur atau bahkan membubarkan kementerian atau lembaga itu merupakan hak prerogatif presiden,” tandasnya.

Politikus Partai NasDem Saan Mustopa pun menyebutkan reshuffle menjadi urusan prerogatif Presiden Jokowi. Ia pun meyakini Presiden memiliki banyak pertimbangan dan hasil evaluasi terkait kinerja para menterinya.

"Tapi Presiden perlu juga untuk mendengarkan publik, kan banyak hasil survei," kata Saan kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2020.

Saan mengatakan ada banyak hasil survei terkait kinerja menteri. Meski begitu, ia menegaskan urusan reshuffle adalah kewenangan Presiden. “NasDem menyerahkan hal itu kepada Presiden. Karena Presiden yang punya hak untuk reshuffle," kuncinya.(dtc/mdk/tmp)


Komentar