Manado, MS

Protes terhadap pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat aksi massa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR Jakarta, Rabu (24/6) lalu, meluas. Pengurus, kader dan simpatisan PDIP mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran.

Aksi protes juga terjadi di sejumlah daerah di bumi Nyiur Melambai, Senin (29/6) kemarin. Massa PDIP mendatangi sejumlah markas Kepolisian Resor (Polres) untuk melaporkan insiden tersebut serta menyatakan sikap mendukung Polisi mengusut kasus tersebut. Data yang dirangkum media ini, aksi tersebut terjadi di Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Minahasa Tenggara (Mitra), Sitaro, Tomohon dan Minahasa.

Di Bolsel, laporan disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bolsel yang dipimpin langsung Ketua DPC PDIP H Iskandar Kamaru SPt didampingi Wakil Ketua PDIP Deddy Abdul Hamid.

Pada kesempatan itu, Iskandar mengatakan, jika langkah tersebut sebagai bentuk dukungan atas perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada seluruh jajaran DPD dan DPC se-Indonesia. “Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka pengurus DPC PDIP Bolsel, memberikan dukungan moril kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera partai tersebut,” tegasnya.

Dia juga berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, karena bendera partai merupakan panji partai sesuai AD/ART, yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM). “Kami berharap, persoalan begini tidak terjadi lagi dikemudian hari. Sebab, bendera partai adalah harga diri seluruh kader,” tukasnya.

Hal serupa terjadi di Mitra. Ratusan massa dari PDIP melakukan demo aksi damai di depan Markas Kepolisian Resor. Demo kader Moncong Putih itu, dipimpin Ketua DPC PDIP Mitra James Sumendap.

Aksi damai dimulai dengan berjalan kaki dari Sekretariat PDIP di Tosuraya Ratahan dan turut diikuti oleh para pengurus tingkat kabupaten hingga anak cabang dan ranting. Aksi demo ini menitikberatkan pada pengusutan dan penindakan tegas pembakaran panji partai yang terjadi di Ibukota Negara Indonesia. “Kami sampaikan bahwa pembakar bendera harus diusut dan diproses hukum. Kami mendukung proses hukum ini, karena PDIP adalah partai yang taat hukum. PDIP adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi NKRI kami minta Polres Mitra untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Pk Kapolri,” teriak gladiator partai berlambang kepala banteng ini disambut riuh peserta demo.

Ditambahkan Sekretaris DPC PDIP Dolfi Rogahang yang juga selaku penanggung jawab kegiatan, pihaknya berharap Polri bersikap tegas kepada para tiap kelompok atau individu yang sengaja melakukan provokasi dan sering menyebarkan isu kebencian untuk mengadu domba. “Kami juga minta pihak kepolisian agar tegas menyatakan untuk menangkap tiap kelompok atau individu yang terbukti menyebarkan isu kebencian yang dapat membelah kesatuan bangsa,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Tomohon, Caroll Joram Azarias Senduk SH, menyampaikan dukungan kepada pihak kepolisian melalui Polres Tomohon untuk mengusut tuntas kasus pembakaran bendera tersebut.

“Hari ini saya bersama pengurus DPC PDI Perjuangan dan simpatisan #SolidBergerak mengajukan laporan serta menyampaikan dukungan kepada kepolisian lewat Polres Tomohon untuk mengusut tuntas kasus pembakaran Bendera Partai kami, PDI Perjuangan dalam unjuk rasa di depan kantor DPR RI minggu yang lalu,” terang Senduk dikutip dari halaman facebook Caroll Joram Azarias Senduk SH.

“Kami meminta Polri melalui Polda Sulut-Polres Tomohon untuk bisa menyampaikan bahwa daerah atau kami juga bergejolak sebab peristiwa pembakaran tersebut. Sebab bendera yang dibakar adalah simbol partai dan kami adalah partai Nasionalis, partai yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara bukan pendukung paham komunisme,” tandas Wakil Ketua DPRD Tomohon itu.

Senada disampaikan Ketua DPC PDIP Minahasa, Robby Dondokambey. Dihadapan Kapolres Minahasa dan kader, RD sapaan akrabnya menegaskan, peristiwa pembakaran bendera PDIP dan isu komunis yang dilontarkan oleh massa aksi bukan hanya untuk serangan terhadap PDIP. Tetapi juga merupakan serangan terhadap demokrasi, hukum dan pemerintahan Jokowi–Ma’aruf Amin.

Kejadian tersebut merupakan suatu bentuk anarkisme serta upaya dan keinginan untuk memecah belah persatuan bangsa, yang tidak dapat dibenarkan. “Untuk itulah, atas nama keluarga besar PDI Perjuangan Minahasa,  kami meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas mengusut dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pembakaran bendera PDIP serta menangkap kelompok-kelompok yang menyebarkan isu kebencian yang ingin memecah belah persatuan bangsa,” tukasnya.(tim ms)