Manado, MS

Metode kampanye pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini kerap menuai pergunjingan. Adanya aturan dan pola baru yang diterapkan jadi penyebab. Itu dikarenakan hajatan pesta demokrasi bergulir di tengah kondisi negara yang masih berperang dengan pandemi Covid-19. Salah satunya aturan mengenai larangan kampanye akbar yang hingga kini belum final. Teknis terkait aturan ini masih jadi bahan diskusi menyusul banyaknya penafsiran yang muncul.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) Salman Saelangi mengatakan, dalam aturan, kampanye akbar tidak diperbolehkan dilaksanakan di daerah yang terdapat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Khusus daerah zona hijau bisa dilaksanakan bertatap muka namun mengikuti protokol Covid-19.

"Jadi pertanyaan kemudian ketika ada pilkada (pemilihan kepala daerah) provinsi, kemudian terdapat kabupaten kota yang zona hijau, apakah kampanye calon tingkat provinsi bisa dilakukan secara bertatap muka di zona hijau itu? Nah, ini yang masih kita diskusikan untuk menyamakan persepsi," ungkap Salman, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Ia menyampaikan, kalau dalam persepsinya, khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut tidak bisa dilakukan. Hal itu karena pilkada ini adalah tingkat provinsi dan Sulut masuk daerah yang terdapat Covid-19.

"Kalau calon itu melakukan kampanye di zona hijau yang akan datang kan bukan cuma dari daerah itu saja, bisa saja konsolidasinya yang datang itu se-Sulut. Barangkali ada daerah yang datang dari zona merah. Tapi ini persepsi saya, kita masih mendiskusikan," ungkap Saelangi.

Baginya, kalau memakai skala provinsi maka Sulut belum masuk karena terdapat Covid. Kecuali menurutnya, bila kabupaten kota yang berzona hijau itu yang menggelar Pilkada, bisa dimungkinkan untuk melakukan kampanye tatap muka namun dengan memperhatikan jarak, cuci tangan dan menggunakan masker.

"Tapi itu persepsi saya. Kita masih mendiskusikan ini. Kalau sudah, pastinya kita akan sosialisasi," tutupnya. (arfin tompodung)