Manado, MS

Kinerja Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diasah. Dalam upaya meningkatkannya dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Divisi Hukum dan Pengawasan Triwulan I Tahun 2022.

Rapat digelar Selasa (29/3), di Ruang Rapat Ketua KPU Provinsi Sulut. Rapat dipimpin langsung Anggota KPU Sulut selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon. Tujuan rapat ini untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Tinangon menyampaikan, tupoksi Divisi Hukum dan Pengawasan mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (6) PKPU 8/2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4/2021. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan penyusunan keputusan KPU Provinsi, telaah hukum dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses, tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan pemilihan. "Di samping tugas-tugas tersebut, tugas lainnya adalah pengawasan dan pengendalian internal serta penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku," ungkap Tinangon.

Rapat yang dihadiri oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Hukum dan SDM Lidya Rantung, dan staf pelaksana serta mahasiswa magang Unsrat, menghasilkan beberapa poin kesimpulan untuk perbaikan kinerja ke depan. Antara lain konsistensi penyusunan keputusan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun.

Untuk peningkatan kinerja telaah dan advokasi hukum, rapat menyepakati akan dilaksanakan kegiatan Bimtek penyusunan telaah hukum dan pelaksanaan advokasi hukum. (arfin tompodung)