Manado, MS

Jalan menuju suksesnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara (Sulut) cerah. Peran masing-masing pemerintah daerah (pemda) jadi pelecut. Agenda demokrasi bumi Nyiur Melambai dipastikan mulus.

Beban daerah pelaksana Pilkada di Sulut terbilang ringan. Baik pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Problem anggaran yang menjadi tirai penghalang, rata-rata mampu ditanggulangi pemerintahnya. Dari segi dana, Sulut dinilai berada dalam kategori sehat.

Kondisi ini mendapat reaksi optimis Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Ia sepenuhnya yakin pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 berjalan aman dan lancar di Provinsi Sulut. “Dari kesiapan anggaran, saya sangat optimis bahwa Sulut ini sangat baik ya, karena saya sudah keliling 10 provinsi dan saya melihat yang paling hijau ya ini, artinya anggarannya (Nota Perjanjian Hibah Daerah, red) 100 persen itu sudah 5 dari 8 kabupaten,” ujar Karnavian, saat berkunjung di Sulut, pekan lalu.

Mendagri pun meyakini, 3 daerah lainnya akan segera menyusul untuk secara bertahap mencairkan NPHD-nya sebesar 100 persen. Ini sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.

“Yang lain belum 100 persen tapi sudah mendapatkan komitmen dari kepala daerah untuk nanti secara bertahap, karena memang problema kemampuan fiskal, diantaranya adalah menunggu dana alokasi umum transfer pusat termasuk dana alokasi khusus dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan),” tandasnya.

Ia menyampaikan, pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 yang aman dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berimplikasi pada bertambahnya anggaran yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu. “Kemudian yang lain ada tambahan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), khususnya penambahan TPS-nya (Tempat Pemungutan Suara), karena 800 pemilih per TPS diubah menjadi 500, untuk mengurangi terjadinya kerumunan, sehingga berimplikasi pada penambahan anggaran termasuk anggaran perlindungan dari Covid bagi penyelenggara, pemilih maupun aparat keamanan,” bebernya.

Demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi itu, Mendagri juga mengharapkan dukungan dari masyarakat. Ia meminta supaya menjadikan momentum Pilkada sebagai ajang untuk menekan dan menangani Covid-19. “Sekali lagi saya sangat optimis bahwa Pilkada di Sulut bisa berjalan dengan lancar dari sisi anggaran dan sisi kesiapan sehingga kita memberikan dukungan, masyarakat juga memberikan dukungan. Pilkada menjadi momentum kita untuk menekan kurva pandemi sekaligus juga mendukung ekonomi,” pungkasnya.

PEMPROV PASTIKAN KESIAPANNYA

Bekal kesiapan menghadapi Pilkada diyakinkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw optimis agenda nasional itu berlangsung dengan baik.

Gubernur Olly menerangkan kesiapan Sulut menyediakan anggaran untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020. Diketahui, Pilkada serentak di Sulut akan dilaksanakan untuk pemilihan Gubernur dan Wagub pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) pada empat Kabupaten yakni Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Utara (Minut) serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tiga Kota yaitu Manado, Bitung, Tomohon.

“Terkait dengan kesiapan Pilkada serentak ini saya kira seluruh kabupaten, kota dan provinsi sudah menandatangani NPHD. Sudah dilaporkan oleh Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sama KPU (Komisi Pemilihan Umum), semua sudah siap. Kalau provinsi tadi dilaporkan sudah hampir 42 persen ditransfer tapi rata-rata juga semua hampir 40 persen ditransfer,” kata Olly, belum lama ini.

Ia mengakui, memang saat ini belum bisa ditransfer 100 persen.  Hal itu karena memang kas daerah per tanggal 12 Juli tinggal berkisar Rp247 miliar. "Kalau kita transfer semua dana Pilkada langsung tidak ada cadangan. Jadi saya kira jangan takut kita nggak transfer KPU sama Bawaslu tapi tahapan ini kita akan jalankan sesuai kebutuhan,” ujar Olly.

Olly juga memastikan, kesiapan pemda bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak. “Kerjasama aparat keamanan dengan baik sehingga ada hal-hal dan isu-isu yang cepat dapat ditangani dengan baik oleh Kapolda dan jajaran TNI, Polri dan pemerintah daerah sehingga bekerja sama sangat baik dengan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), tokoh adat, insan pers dan BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama) kita kerjasama dengan baik sehingga banyak hal yang cepat kita bisa tutupi, kalau ada isu-isu yang tidak baik di Sulut. Jadi saya kira situasi kondisi ini kalau kita Pilkada kita berjalan dengan baik,” ungkap Olly.

Persiapan Sulut menghadapi Pilkada serentak juga sempat ditegaskan Wagub Sulut, Steven Kandouw. “Kita telah rapat bersama Mendagri, KPU pusat dan pihak penyelenggara Pilkada serta gubernur se Indonesia yang menyelenggarakan pilkada bahwa pilkada dipastikan tanggal 9 desember 2020,” ujar Kandouw, beberapa waktu lalu.

Kandouw menyatakan, Sulut melaksanakan Pilkada serentak sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. “Nanti akan diterapkan protokol Covid-19, social distancing dan physical distancing, hand sanitizer, masker, serta biliknya juga akan diatur,” lanjutnya.

Terkait dengan anggaran Pilkada, Kandouw menuturkan, Sulut sedang menangani Covid-19 sehingga ada penambahan anggaran. Kendati demikian, dalam pelaksanaan program kerja, ada anggaran yang diperuntukkan untuk pertemuan atau rapat yang tidak terpakai sehingga ketika dikompilasi antara anggaran yang tidak terpakai dengan rekonsiliasi anggaran, dapat mencukupi kebutuhan anggaran Pilkada. “Jadi sesuai arahan dari mendagri dan Menkopolhukam, Pilkada di Sulut tetap dijalankan Desember,” tutup Kandouw.

KPU-BAWASLU SULUT KOMIT SUKSESKAN PILKADA

Turbin tahapan Pilkada 2020 telah berputar ulang. Gerak awal sudah dilakukan KPU dan Bawaslu Sulut. Tekad menyukseskan iven demokrasi ini meletup kencang. Utamanya mempersiapkan setiap tahapan di tengah pandemi.

KPU Sulut telah menyatakan kesiapan ketika tahapan tersebut bergulir kembali. Dalam menyukseskan pilkada di masa pandemi ini semuanya akan berlaku mengikuti aturan. "KPU pada dasarnya siap menyukseskan pilkada ini. Urgen untuk anggaran kan terkait Covid, seperti APD (Alat Pelindung Diri) bagi ad hoc karena yang bersentuhan langsung dengan publik itu mereka. Namun anggaran untuk Covid-19 kan sudah ditanggung APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," ujar Salman.

Sementara pihak Bawaslu Sulut, memastikan kesiapan mereka menjalankan pengawasan untuk kualitas Pilkada meski di tengah pandemi. Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda sebelumnya sempat menegaskan, sudah menjadi kewajiban dan tantangan tersendiri bagi jajaran Bawaslu untuk melaksanakan beberapa poin pengawasan tahapan Pilkada di tengah masa-masa pandemi. "Perlu strategi pengawasan secara online oleh kelembagaan Bawaslu dikarenakan keadaan sekarang yang tidak memungkinkan melakukan pengawasan secara langsung. Untuk jajaran Bawaslu di Provinsi Sulut agar dapat memetakan potensi pelanggaran yang akan terjadi ketika di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, menggunakan protokoler pencegahan penyebaran covid-19," tegas Malonda.

Para pengawas Pilkada pun harus meningkatkan inovasi dan kreatifitas pengawasan dalam keadaan pandemi. Walaupun melaksanakan pengawasan dalam keadaan yang tidak normal. "Namun jajaran Bawaslu harus tetap berintegritas dan professional," ujarnya.

Jajaran Bawaslu di Sulut diminta teliti terhadap tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih. Para pengawas pemilihan umum (pemilu) didesak untuk memastikan wajib pilih mendapatkan haknya. “Tugas ini cukup berat, karena kita harus memastikan setiap warga negara mendapatkan hak memilihnya," sebut pimpinan Bawaslu Sulut, Mustarin Humagi.

Sebagai penjaga hak pilih masyarakat maka pengawas harus terus dilengkapi. Pengetahuan terkait dengan tahapan coklit ini perlu diperbanyak. "Nah, kita sebagai pelindung dari hak pilih warga perlu banyak referensi tentang pengawasan coklit di lapangan. Jadi siapkan secara baik diri kita,” tutur Humagi yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulut.

Dia mengungkapkan, permasalahan tentang daftar pemilih selalu menjadi polemik pada saat penyelenggaraan pemilihan. “Banyak contoh dari beberapa pemilu ataupun pilkada sebelumnya yang mempermasalahkan data pemilih. Oleh sebab itu perlu kerja keras kita dalam mengawasi proses coklit ini dengan benar,” tutupnya. (arfin tompodung/sonny dinar)