PILGUB SULUT, DEMOKRAT-PKS MASIH MISTERI


Manado, MS

Kiblat Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) masih tanda tanya. Di antara pemilik kursi legislatif, tinggal kedua partai ini yang sedikit pun belum menunjukkan arah berlabuhnya.

Sebelumnya, beberapa partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, telah memilih bergabung untuk mendukung pasangan usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK). Sejumlah partai tersebut yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Disamping itu, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah bersepakat menduetkan Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Landjar. Sedangkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang telah memberikan rekomendasi ke Vonnie Anneke Panambunan, memiliki jumlah kursi yang memenuhi syarat untuk mengusung sendiri.

Dengan hanya bermodal 4 kursi di DPRD Sulut, peluang Demokrat mendapatkan usungan figur sendiri pun sangat tipis. Sama dengan PKS, Demokrat berpotensi besar untuk tinggal bergabung dengan yang lain. Namun ke mana mereka akan menyatu, hingga kini belum juga menunjukkan sinyal.  "Apapun caranya, kedua parpol itu harus bergabung. Kalau tidak, bisa akan jadi penonton," ungkap pakar politik di Sulut, Ferry Daud Liando, Rabu (22/7), saat dihubungi.

Liando memprediksi, kemungkinan Demokrat-PKS bakal memilih jalur ke kelompok Banteng Moncong Putih untuk membopong OD-SK. Hanya saja baginya, PDIP sudah memenuhi syarat pencalonan. "Kemungkinan keduanya akan ke PDIP. Tapi sudah tidak akan berpengaruh karena PDIP sudah memenuhi syarat pencalonan," jelas akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Selain itu menurutnya, Demokrat tidak juga dilirik dalam pencalonan karena terkesan power lemah. Misalnya, jumlah kursi tidak capai ambang batas pencalonan. Kemudian struktur kelembagaan mereka sangat lemah. "Sejak ditinggal Pak Vicky (Vicky Lumentut, red), para pengurus seperti anak ayam kehilangan induk. Organisasinya makin tak terurus rapi. Apalagi Ai (Harley Mangindaan, red) anak Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah Demokrat (E. E. Mangindaan, red) telah bergabung dengan calon yang akan di usung Nasdem sehingga fokusnya terbelah," jelas Liando.

Padahal justru Demokrat memiliki figur-figur yang bagus untuk menguatkan posisi tawar partai. Tinggal nanti partai yang kemudian menonjolkan mereka. "Sebetulnya banyak figur-figur bagus seperti ibu Netty Pantouw, Billy Lombok, Lumentut (Ivan, red) dan James Karinda. Jika figur-figur ini ditonjolkan maka siapapun yang akan didukung Demokrat akan memberikan dampak elektoral," pungkasnya.

 

BONGKAR PASANG MASIH BERPOTENSI TERJADI

Celah terjadinya ‘kocok ulang’ dinilai masih bisa terjadi. Ini berlaku bagi partai yang telah menyatakan bergabung atau berkoalisi, bahkan figur yang telah menerima Surat Keputusan (SK) partai sekalipun.

Potensi itu masih terbuka lebar selama para calon dan pengusungnya belum  ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. "Selama belum ada penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Sulut, maka nama-nama yang sudah beredar selama ini belum tentu akan menjadi calon," tutur Liando.

SK partai dinilainya bukanlah patokan. Semuanya masih bisa berubah bila belum ditetapkan KPU. "Beberapa nama yang sudah mendapat SK belum menjamin," jelas Liando.

Dalam regulasi yang mengatur, mempunyai ruang untuk itu. Undang-Undang (UU) Pilkada memungkinkan terjadinya perubahan calon atau koalisi jika belum disahkan KPU. "Jadi potensi terjadi bongkar pasang bisa saja masih terjadi. UU pilkada memungkinkan itu sepanjang belum ada penetapan pasangan oleh KPUD," kuncinya.

 

BINTANG MERCY MENANTI PUTUSAN MAJELIS TINGGI

Teka teki usungan ataupun dukungan Partai Demokrat di Pilgub, belum terjawab. Hingga kini Bintang Mercy menanti keputusan dari majelis tinggi partai.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPS) Partai Demokrat, Billy Lombok mengungkapkan, khusus untuk pencalonan gubernur merupakan kewenangan majelis tinggi Partai Demokrat. Penentuannya sangat berbeda dengan kabupaten kota karena penuh ketelitian. "Majelis tinggi punya strategi tersendiri dalam mengusung. Persoalan seperti momentum Pilgub time limidnya nanti mesti ditentukan majelis tinggi, diketahui pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Sambil tentu memperhatikan komunikasi politik bersama dengan partai yang sudah dilakukan ketum (ketua umum). Ada Golkar, PKB dan PAN (Partai Amanat Nasional)," ujar Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Ia menyampaikan, nanti proses tersebut tetap didorong agar majelis tinggi bisa fokus. Kemudian mereka dapat menentukan dan mengeluarkan surat tugas. "Walaupun proses itu masih berlangsung di majelis tinggi tapi ada juga proses yang berjalan di tingkat provinsi atau daerah," pungkasnya.

Di tingkat daerah pula, ada komunikasi yang berjalan di antara pengurus partai. Terdapat dorongan dari Demokrat Sulut namun semua tetap masih menunggu putusan majelis tinggi Partai Demokrat. "Pastinya Demokrat tidak pernah ketinggalan kereta. Kita akan tetap eksis," kata wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini.

Terkait kabar Elly Engelbert Lasut (E2L) yang diberikan surat tugas, menurut Lombok, semua figur yang mendaftar posisinya sama. Surat tugas yang diberikan pula memiliki batas waktu. "Kalau nama tidak mengerucut seperti itu, kader menghargai semua figur yang ada dan semua sama. Surat tugas punya time limidnya," kunci Lombok.

 

DEMOKRAT BERIKAN MANDAT KE SEJUMLAH KANDIDATNYA

Partai Demokrat ternyata telah memberikan mandat ke sejumlah kandidat untuk mencari koalisi. Salah satunya adalah sosok E2L.

Geliat politik itu dibeber elit Partai Demokrat Sulut, Ronald Sampel. Ia mengungkapkan, arah partai mereka di Pilgub masih menunggu petunjuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD Partai Demokrat. "Kita sudah ada surat tugas kepada beberapa kandidat yang ada untuk menjalin komunikasi atau konsolidasi dengan partai lain. Jadi kita masih menunggu hasil dari mereka-mereka ini," ungkap Sampel, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, E2L sudah diberikan waktu oleh Demokrat agar mencari koalisi. Paling lambat satu bulan untuk mengupayakannya. "Kan diberikan waktu untuk dia (E2L, red). Setahu saya sesuai informasi surat tugas yang diberikan partai kepadanya untuk mencari koalisi. Satu bulan lamanya. Kita akan lihat apakah E2L sudah melaksanakan petunjuk itu atau belum," ungkap Anggota DPRD Sulut yang duduk di komisi 1 ini.

Apabila sudah terjalin koalisi bersama dengan partai lain maka kemudian partai akan memberikan Surat Keputusan (SK) kepada E2L. "Kalau sudah pasti dia tentu akan melapor ke partai. Kalau sudah terjalin komunikasi dengan partai lain, dari situ baru kita keluarkan SK," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara tersebut.

Kalau sudah ditetapkan partai maka menurutnya, sebagai kader harus mendukung. Ke mana arah partai anggota wajib loyal. "Jadi kita masih menunggu arah DPP dan DPD jadi sebagai kader harus loyal kepada partai. Kita harus mendukung, sebagai kader seperti itu," tutupnya. (arfin tompodung)

 

 


Komentar