KORUPSI BANSOS CORONA, KPK: DIANCAM PIDANA MATI


Jakarta, MS

Radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyala. Penyelenggara negara ‘pemain’ bantuan sosial (bansos) Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) disasar. Ancaman pidana mati menguat diterapkan.

Hukuman mati bagi pencoleng uang rakyat di masa pandemi Covid-19 bukan tanpa alasan. Hal itu merujuk ayat 2 pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyinya, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Diakui Ketua KPK Firli Bahuri, kondisi pandemi Covid-19 tentunya masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, ia menilai hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor Bansos. "Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini, masih saja di korupsi untuk kepentingan sendiri. Orang yang berani korupsi jelas tidak beriman. Ketamakan dan nafsu membutakan mata, menutup rapat daun telinga dari pilu nyaring jeritan pedih saudaranya," terang Firli, Minggu (30/8) kemarin.

Sejauh ini , menurut dia, KPK telah mengindentifikasi 4 potensi korupsi penanganan Covid-19. Salah satu potensi korupsi adalah dana bansos. KPK mengingatkan bahaya jika ada yang bermain-main dengan dana bansos karena dapat diancam pidana mati. "KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi pada penanganan COVID-19, sekaligus membuat 4 Langkah Antisipasi yang dilihat juga di aplikasi JAGA BANSOS KPK," tutur Firli.

Pertama, sebut Firli, potensi korupsi pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. KPK telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan SE No.8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait pencegahan korupsi.

"Isi dari SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana PBJ hingga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP," kata Firli.

Kedua, potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga. Kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan. Adapun upaya pencegahan, KPK menerbitkan panduan berupa Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

Ketiga, potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 untuk APBN dan APBD. Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran. “KPK melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi, monitoring perencanaan refocusing/realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/lembaga/pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian,” tandasnya.

 

Keempat, potensi korupsi penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. “Adapun upaya pencegahan yang dilakukan KPK mendorong Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan DTKS sebagai rujukan pendataan penerima Bansos dan mendorong keterbukaan data penerima Bansos serta membuka saluran pengaduan masyarakat. Insya Allah upaya ini dapat menutup semua celah atau potensi anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 yang berasal dari uang rakyat," lugas Firli, sembari mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 karena bahaya virus Corona masih ada. Meskipun tidak kasat mata, tetapi keberadaannya nyata dan sudah banyak menelan korban jiwa.

Sebelumnya, terkait program penanganan Covid-19, peneliti ICW Siti Juliantari sempat menyorot ada perusahaan yang diduga sebagai pemenang tender tetapi tidak memiliki pengalaman memadai untuk pengadaan alat kesehatan. Yang pertama pengadaan reagensia. "Kalau memang perusahaan ini yang menang, kami coba menelusuri ini menang pengadaan pemerintah apa aja sih, kita coba ngecek ternyata si PT lebih banyak mengikuti tender pembangunan jaringan dan kontraktor. Sedangkan ini model pengadaannya ini adalah bahan reagensia," ujar Tari, dalam diskusi yang ditayangkan di Facebook Sahabat ICW, Rabu (12/8) lalu.

"Jadi kami sih menduga, sepertinya pengalamannya tidak memadai. Kami nggak tahu apa alasan dimenangkannya apa karena itu kan ada dokumen tersendiri gitu,” ujarnya.

Selain itu, ICW menemukan perusahaan pemenang tender lainnya yang dinilai tidak memiliki pengalaman memadai dalam pengadaan masker. ICW menyebut CV tersebut sebelumnya pernah beberapa kali mengikuti tender pemerintah misalnya pengadaan perlengkapan gedung kantor di tahun 2019, pengadaan buku koleksi perpustakaan salah satu SMP swasta. "Lalu berikutnya adalah, pengadaan daya tahan tubuh bagi mahasiswa, ini bentuknya masker dalam rangka penanganan pandemi Covid di Poltekes Kemenkes Kupang tahun 2020. Ini yang menang, setelah kami cek dari menelusuri dia pernah ikut tender apa saja, pernah nggak sih menang," lugasnya.

KPK BENTUK 15 SATGAS

Lembaga Antirasuah tidak mau kecolongan. Dana Covid-19 kini diawasi ketat. Peruntukan yang tepat sasaran jadi target.

Keseriusan KPK untuk mengawali dana rakyat itu dibuktikan dengan membentuk 15 satgas khusus pencegahan dan penindakan untuk mengawasi anggaran pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19. Selain itu KPK juga sudah membuat aplikasi bernama Jaga Bansos agar masyarakat dapat melaporkan distribusi bantuan sosial.

"Tidak sedikit yang KPK lakukan untuk melakukan pencegahan korupsi khususnya terkait penanganan Covid-19. Kita betul-betul membuka ruang supaya masyarakat ikut aktif berperan serta memberikan informasi supaya tidak terjadi korupsi, salah satunya adalah khusus pandemi Covid-19 KPK telah membentuk 15 satgas pencegahan dan 8 satgas penindakan," terang Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers capaian kinerja KPK semester I 2020, yang ditayangkan di YouTube KPK, Selasa (18/8) dikutip dari detik.com.

Satgas tersebut bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan Covid-19. “Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan kementerian lembaga serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat,” urainya.

Selain itu, Satgas juga dibentuk di tingkat daerah melalui 9 Satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

KPK juga membentuk 5 satgas untuk melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Serta mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah dengan anggaran total Rp695,20 Triliun.

"Terkait dengan pencegahan khususnya program penanganan Covid-19 kurang lebih anggaran yang di gelontorkan pemerintah Rp 695,20 triliun dengan 6 program. Tentu program ini dilakukan dlm rangka tujuan penyelamatan jiwa masyarakat karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," katanya.

Firli menegaskan KPK dalam melakukan pencegahan tidak hanya berperan melakukan pengkajian sistem, tapi juga mengikuti langsung mulai dari perencanaan program, eksekusi program sampai dengan pengawasan. KPK juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi misalnya terkait kartu prakerja agar pemerintah memperbaiki regulasi hingga skema penyelenggaraan program agar tepat sasaran dan terhindar tidak efektif.

Dalam penanganan Covid-19 KPK juga mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi. Empat di antaranya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada potensi terjadi kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan. Merespon hal itu KPK melakukan pencegahan dengan mengeluarkan SE Nomor. 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan KPK telah banyak menerima laporan mengenai penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi Jaga Bansos. Sejak diluncurkan pada 29 Mei hingga 7 Agustus 2020, Jaga Bansos menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos di 243 pemda.

Rinciannya dari 224 pemerintah kabupaten/kota dan 19 pemerintah provinsi. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu berjumlah 369 laporan.

"Keluhan tersebut telah kami teruskan kepada pemda dan kementerian lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Tercatat 375 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 207 laporan masih dalam proses tindak lanjut. Selebihnya masih dalam proses verifikasi, dan konfirmasi kelengkapan informasi/data laporan kepada pelapor," lugas Lili.

PERINTAH JOKOWI

Transparansi pengelolaan dana Covid-19 terus ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, dia meminta KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan dilibatkan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di lapangan. Dengan pelibatan lembaga terkait, Jokowi berharap praktik korupsi bansos dapat dicegah.

"Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau Kejaksaan. Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol, agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas ‘Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa’ yang disiarkan saluran YouTube Setpres, belum lama ini.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti masalah prosedur yang berbelit-belit terkait penyaluran bansos bagi warga yang terkena dampak virus Corona. Jokowi menginstruksikan penyederhanaan aturan. "Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Pada situasi yang tidak normal, yang bersifat extraordinary, sekali lagi ini butuh kecepatan," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," imbuhnya.

Selanjutnya, mantan Walikota Solo ini meminta penegak hukum berani menindak tegas dan ‘menggigit’ penyelenggara negara yang terindikasi atau terbukti melakukan korupsi anggaran penanganan dampak virus corona. "Pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas. Pencegahan diutamakan, tata kelola yang baik didahulukan. Tetapi, kalau masih ada yang bandel niat korupsi, ada mens rea, maka silahkan bapak ibu digigit dengan keras uang negara harus diselamatkan," kuncinya.(cnn/detik)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors