Kaidipang, MS

Aroma pelanggaran asas netralitas kepegawaian terendus di balik momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Utara (Sulut). Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dipanggil dan diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Hasilnya, ada tiga oknum abdi negara di lingkungan Pemkab Bolmut yang diduga kuat melakukan pelanggaran. Pihak Bawaslu Bolmut sendiri memastikan telah merekomendasikan pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Yang telah kami rekom ke KASN itu ada tiga ASN. Ada juga yang sementara ini ditangani oleh Panwas Bolangitang Barat dan Panwas Kecamatan Kaidipang,” kata Ketua Bawaslu Bolmut Irianto Pontoh.

Ditanya soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh sejumlah ASN tersebut, Irianto menyampaikan, jika kebanyakan merupakan pelanggaran asas netralitas. “Dari jauh-jauh hari sebelumnya kami telah mengingatkan kepada seluruh ASN untuk bersikap netral, dan jika tidak dipenuhi tentunya akan ada tindakan yang telah diatur dalam undang-undang,” tambah Irianto.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, dalam tahapan Pilkada ini, Bawaslu Bolmut terus gencar melakukan pengawasan salah satunya pengawasan siber yang menyasar akun media sosial yang ada di seluruh dinas pemerintahan guna memastikan tidak adanya keterlibatan ASN dalam proses Pilkada. “Secara Undang-Undang, kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap keterlibatan netralitas ASN dalam proses Pilkada, dugaan tidak netral ASN yang saat ini dalam proses hasilnya nanti akan disampaikan ke KASN dan untuk keputusan sanksi itu keputusan KASN,” kata Irianto lagi.

Dirinya pun berharap, kepada seluruh ASN maupun perangkat desa yang ada di daerah ini untuk menjunjung asas netralitas dalam perhelatan politik di tahun 2020 ini, terutama di berbagai media sosial. “Tentunya sikap yang diambil oleh Bawaslu tetap berdasarkan dan pedoman aturan yang ada. Untuk itu diharapkan kepada ASN untuk menjunjung tinggi asas netralitas tersebut,” pintanya. (nanang kasim)