PEMERINTAH REKRUT 1 JUTA CPNS 2021, NAKES PRIORITAS


Jakarta, MS

Masyarakat Tanah Air kembali sumringah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kuota 1 juta pada tahun 2021. Tenaga Kesehatan (Nakes) kans terdepan.

Sikap pemerintah itu di tengah pergumulan  bangsa menangani Pandemi Covid-19. Kemenpan-RB berdalih rekrutmen CPNS menjadi penting di masa krisis kesehatan. Itu bukan hanya karena ada pandemi Covid-19, namun juga mengenai tingginya angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia. Teranyar, formasi CPNS yang akan dibuka, di antaranya perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian serta penyuluh perairan.

"Penerimaan CPNS 2021 satu juta dulu. Ini penting sebab soal stunting yang masih sangat tinggi," ujar Menpan-RB Tjahjo Kumolo, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota di Makassar, Rabu (14/10).

Menurut Tjahjo, perekrutan CPNS di daerah akan direformasi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pasca pandemi Covid-19.

"Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS," ujarnya.

Bagi dia, tujuan dari reformasi birokrasi agar pemerintah pusat hingga ke kelurahan dan semua elemen menyatu sebagai bagian dari pemerintah daerah. Ia ingin semua level pemerintahan didukung dengan birokrasi yang bersih dan proses tata kelola yang cepat.

Menurut politikus PDIP ini, ASN diminta harus cepat beradaptasi dengan perubahan, khususnya di masa pandemi. "Pemerintah terus melakukan pembinaan di segala unit, salah satunya pada PTSP, dengan demikian ukuran kinerja pemerintahan juga diukur dari kepiawaian staf PTSP," ucap Tjahjo.

Tambah Tjahjo, ada sebanyak 4,2 juta pegawai negeri sipil di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi. Menurut dia, PTSP kabupaten/kota diminta harus punya visi yang sama, yakni menggabungkan pelayanan publik yang ada.

Sikap pemerintah itu dinilai tepat. Alasannya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran di Tanah Air bertambah menjadi 6,9 juta orang. Dari jumlah pengangguran itu, sebanyak 3,5 juta orang di antaranya adalah korban pemutusan hubungan kerja alias PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, setiap tahun ada pertambahan 2,9 juta penduduk usia kerja baru. Terkini, total hampir 10 juta untuk tahun 2020.  

“Iya, saya kira ini akan membantu masyarakat khususnya pencari kerja. Satu juta itu tidak sedikit, kan banyak juga PNS yang sudah masuk tahapan pensiun. Ini menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” sebut pengamat pemerintahan Rolly WD Toreh SH, Rabu malam.

Meski begitu, dia memprediksi rekrutmen itu akan dipengaruhi perkembangan kasus Covid-19. “Karena pasti banyak anggaran yang akan tersedot dalam penanganan pandemi ini. Kita berharap segera berakhir,” kuncinya.

BKN JELASKAN TAHAPAN SELEKSI

Rencana Kemenpan-RB menerima CPNS di 2021, langsung viral. Meski belum bisa dipastikan waktu pelaksanaannya, namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyampaikan soal tahapan seleksi. Menjadi perhatian serius BKN yakni penerapan protokol kesehatan ketat sebagai imbas dari wabah pandemi Covid-19 saat ini.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Paryono mengatakan, proses perekrutannya kemungkinan bakal mengadopsi pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada CPNS 2019 kali ini. Seperti diketahui, para peserta CPNS tahun formasi 2019 dapat memilih sendiri titik lokasi untuk tahap ujian SKB, hingga diwajibkan melakukan isolasi mandiri sebelum dimulainya tes.

"Saya kira model tes pada SKB ini bisa jadi acuan. Misalnya peserta bisa memilih lokasi tes serta penerapan protokol kesehatan," kata Paryono, Senin (7/9) lalu.

Namun demikian, ia melanjutkan, dirinya belum bisa mengumumkan kapan seleksi CPNS 2021 akan dibuka. Begitu juga dengan jumlah dan perkiraan formasinya, Paryono tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut. "Ini saya belum tahu. Kami belum punya informasi ini," ujar dia singkat.

Secara proses, Paryono mengungkapkan, pelaksanaan tes CPNS 2021 kurang lebih hampir sama seperti seleksi-seleksi di tahun formasi sebelumnya. Adapun dalam penerimaan CPNS sebelumnya, peserta harus melalui tahapan seperti pendaftaran, tes SKD yang digelar oleh BKN, hingga SKB yang dilaksanakan di masing-masing instansi dituju.

"Kalau memang mau dibuka sebenarnya prosesnya juga tidak jauh berbeda. Mungkin yang berbeda adalah prioritas formasi yang akan dibuka atau dibutuhkan. Tapi saya belum bisa ngasih informasi apa saja formasi tersebut," tutur Paryono.

Untuk diketahui, pemerintah memastikan akan membuka kembali lowongan CPNS tahun 2021. Rekrutmen tahun 2020 sendiri ditiadakan mengingat penerimaan CPNS 2019 masuk dalam seleksi kompentensi bidang (SKB). SKB sendiri tertunda karena adanya pandemi COVID-19 atau Corona.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Andi Rahadian menjelaskan, tengah berlangsung proses pengajuan dan verifikasi instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan diadakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan dari masing-masing instansi pemerintah di pusat dan daerah," jelasnya, Minggu (6/9).

Dia mengatakan, proses rekrutmen mempertimbangkan kebutuhan dan evaluasi atas dampak pandemi Covid-19. Lanjutnya, pengadaan ini diprioritaskan untuk tenaga pendidikan hingga kesehatan. "Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan kebutuhan daerah, serta hasil evaluasi atas dampak pandemi COVID-19," lugasnya.

TENAGA HONORER BISA DIANGKAT PNS

Pemerintah berencana kembali membuka formasi CPNS pada tahun depan. Rencananya, juga akan dibuka peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar CPNS. Di antaranya, minimum pendidikan dan usia.

Adapun syarat yang dimaksud, pendidikan minimal untuk guru adalah S1, dengan usia maksimal 35 tahun. “Kalau guru harus S1, kalau bidan/perawat minimal D3,” terang Dwi, awal September lalu.

Lebih lanjut, mengutip dari laman Setkab.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam aturan itu dijelaskan, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan sejauh ini formasi untuk penerimaan CPNS 2021 masih terbatas. Namun formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa. Seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum.

Menurut Tjahjo untuk guru formasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta, sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200 ribu CPNS. "Satu desa, kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh, ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM," ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan untuk tahun ini pemerintah akan menyelesaikan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang terhambat lantaran pandemi Covid-19.(tempo/detik/liputan6)


Komentar