Tomohon, MS

Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon kembali disorot. Indikasi penghapusan sejumlah nama masyarakat pada Program Keluarga Harapan (PKH) jadi pemantik. Teranyar, penghapusan tersebut ‘diseret’ pada kontestasi politik yakni Pilwako. Lebih menarik lagi, penentuan masyarakat yang lolos dalam PKH ini disebut-sebut merupakan inisiasi pasangan calon (paslon) tertentu.

Rumor itu langsung diklarifikasi pemerintah kota. Edukasi terhadap program pemerintah pusat ini terus digencarkan. Dijelaskan, perumusan atau pengusulan nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersifat bottom-up. Meski begitu, tidak serta merta melegitimasi pemerintah daerah (Pemda), menentukan secara langsung penerima manfaat.

"PKH ini sudah sejak tahun 2013 lalu bergulir, lantas kenapa baru sekarang diributkan? Jelas-jelas pengusulan calon KPM pastinya dari pendataan terpadu yang dilakukan secara berjenjang. Sementara untuk keputusan mutlak KPM yang masuk dalam PKH itu sepenuhnya kewenangan Kemensos (Kementerian Sosial)," terang Walikota Jimmy Feidie Eman SE AK CA melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Ir Harold Victor Lolowang MSc (HVL), Senin (9/11).

Di level pusat, kata Lolowang, Kemensos masih melakukan pengkajian lanjutan. Itu dilakukan untuk mengidentifikasi calon KPM penerima PKH. Tentu secara adil dan objektif di seluruh daerah.

"Misalnya juga ada komponen yang dulunya mencantumkan peserta didik di salah satu KPM. Tapi setelah divalidasi kembali perangkat kelurahan, peserta didik telah lulus. Otomatis, komponen wajib tersebut tidak ada lagi. Datanya kemudian digantikan dengan yang memenuhi kriteria,” jelas birokrat senior itu.

Jika hasil kementerian yang menyatakan ada pengurangan, justru itu harus disambut positif. Artinya, upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai berhasil. “Karena, setiap tahunnya ada KPM yang dinilai pusat, tidak lagi memenuhi indikator yang diwajibkan sebagai penerima PKH. Bukan sebaliknya, tiap tahun bertambah, itu sama juga pemerintah tidak kerja," seru mantan Inspektur Kota Tomohon.

Dia pun berharap pentingnya literasi serta pemahaman kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon tentang mekanisme seleksi calon KPM hingga penentuan. Seluruhnya dilakukan secara berjenjang dan bertahap.  "Kami berharap warga paham soal penentuan, siapa yang layak diikutsertakan dalam program PKH. Di sini jellas tidak ada hubungannya dengan politik atau faktor like-dislike. Toh, pusat juga mengkaji komponen yang diwajibkan. Ada komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial," kunci birokrat yang berperan penting dalam kemajuan pengelolaan anggaran di Pemkot Tomohon. Informasi yang diperoleh, jumlah penerima bantuan di Tomohon mencapai 4.175 KPM-PKH.(victor rempas)