Manado, MS

Pesan tegas dikirim Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Reaksi itu terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. Para wakil rakyat yang bernaung di bawah Fraksi Beringin mengaku sejak dulu tidak pernah ada niat menghalangi pembahasan APBD.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Raski Mokodompit. Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, sejak dirinya mengikuti penggodokan APBD, Golkar tak pernah ada gerakan tambahan menghalangi pembahasan.

"Bukannya sombong. Saya mencatat sudah 11 kali saya duduk membahas APBD. Tidak ada niat sama sekali sejak tahun 2009 kita Fraksi Partai Golkar mencoba menghalangi APBD. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan Sulut," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulut ini, Rabu (11/11), saat pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulut, di ruang rapat paripurna, dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen.

Dirinya pula menyampaikan pesan dengan mengutip ayat Alkitab. "Pendahulu saya menitipkan pesan, ‘Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman’. Dikutip dalam Amsal 28:20 yang disampaikan kepada saya," jelasnya.

Disampaikannya, dalam pembahasan tersebut sepertinya tidak terarah. Saat sedang membahas KUA, tiba-tiba saja membahas PPAS dan begitu pula sebaliknya. "Ini seperti Tinutuan. Saya tawarkan opsi, kalau bisa ditetapkan dulu yang KUA nanti PPAS setelah makan siang," kuncinya. (arfin tompodung)