Manado, MS

Kebijakan menaikkan tarif masuk di Pelabuhan Manado menuai sorotan pedas. Penghuni Gedung Cengkih mulai gerah. Kritik tajam terhadap keputusan yang ditetapkan di masa pandemi ini pun terlontar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (Sulut), Winsulangi Salindeho menilai, ketentuan ini sangat menyusahkan masyarakat. Khususnya publik di wilayah kepulauan.

Personil Dewan Provinsi (Deprov) Bumi Nyiur Melambai dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Utara ini mengurai, tarif lama untuk penumpang yang masuk ditambahkan sebesar Rp.4.000,- per orang. Sementara, untuk yang hanya pengantar, Rp.2.500,-. Namun saat ini disebutnya, semua telah naik dua kali lipat dari sebelumnya.

"Tarif tanda masuk Pelabuhan Manado untuk penumpang harus bayar sepuluh ribu rupiah lagi di luar tiket dan pengantar lima ribu rupiah. Mobil sedang dua belas ribu lima ratus rupiah. Sedangkan truk dan bus sepuluh ribu rupiah. Sepeda motor empat ribu rupiah. Ini kan gila peraturan ini," sembur Salindeho.

Bagi politisi senior Partai Golongan Karya ini, membangun itu tidak harus memberatkan kehidupan masyarakat. Ditegaskannya, keberadaan Pelabuhan Manado tak akan berarti apa-apa, kalau tidak ada masyarakat Nusa Utara.

"Manager Pelabuhan Manado, saya protes karena naikkan tarif. Itu Pelabuhan Manado tidak akan ada kalau bukan orang-orang Nusa Utara. Sampai sekarang tidak ada penjelasan alasan kenaikan itu. Era pandemi seperti ini, malah dia mo kase naik," tegas Anggota Komisi I DPRD Sulut itu.

Ke depan menurut dia, ketika mahasiswa mengambil kiriman, mereka akan semakin sulit. Nilai tarif masuk juga sudah tidak akan sebanding dengan kiriman yang mereka jemput dari kapal. "Bayangkan ini mahasiswa Sangihe dari kos mo datang jemput cuma tu kiriman satu bika sagu deng satu tandan pisang. Noh, kalo mo maso musti mo bayar lima ribu. Bayangkan dorang, ada yang cuma bajalan kaki dari kampus mo pi jemput kiriman di pelabuhan karena so nda ada doi. Sekarang semua masuk bayar, cuma mau ambil kiriman," jelas Salindeho.

Makanya, dia juga sebelum itu memberikan protes ketika adanya rencana pelabuhan tersebut akan pindah di Munte, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Dirinya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi. Mahasiswa akan semakin kesulitan mengambil kiriman. "Cuma mo pi ambe sagu kong musti pigi di Munte," tuturnya.

Ia mengungkapkan, apabila nanti akan ada hearing antara Komisi III DPRD Sulut dengan Pelabuhan Manado maka dirinya akan turut serta. Dirinya pula mengajak untuk semua anggota dewan dari Dapil Nusa Utara supaya ikut dalam pembahasan tersebut. "Saya minta semua anggota DPRD Dapil Nusa Utara ikut untuk hearing pa dorang. Sebab, itu sudah menyusahkan masyarakat kepulauan," ujar anggota legislatif Sulut yang vokal ini.

"Apalagi daerah kepulauan, kalau sudah menjelang November dan Desember, cuacanya ombak kian tinggi. Bahkan tidak bisa ada pelayaran, bendera hitam di sana. Karena itu, bagaimana kalau sedangkan mau masuk Pelabuhan Manado harus bayar sekian banyak," tutupnya. (arfin tompodung)