Bawaslu: Politik Uang Lahirkan Kepemimpinan Tak Berintegritas


Manado, MS

Polemik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terus menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Alasannya, kegiatan money politic pada pesta demokrasi dinilai menjadi faktor lahirnya pemimpin yang tidak berintegritas.

Penegasan tersebut disampaikan, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda. Ia menyampaikan, integritas dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 bukan hanya berdasarkan hukum normative saja. Namun juga untuk melindungi dan melaksanakan etika dan perilaku nilai-nilai yang baik dalam demokrasi pada pilkada tahun 2020. "Dampak politik uang bukan hanya ketika pemungutan suara saja namun berimbas sampai masa kepemimpinan yang tidak berintegritas, karena proses pilkada yang baik dan benar melahirkan pemimpin yang berkualitas," tegas Malonda, baru-baru ini.

Disampaikannya, politik uang bukan hanya terjadi di tempat ibadah, tempat-tempat umum namun juga bisa terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat. "Saat ini Bawaslu Sulut berupaya dan seleksi terhadap daerah yang menjunjung tinggi integritas demokrasi anti politik uang," ungkapnya.

Dalam pilkada saat ini disebutnya, tanggung jawab Bawaslu Sulut bukan hanya menjaga kedaulatan rakyat namun juga menjaga integritas dalam keselamatan kemanusiaan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Maka dalam hal ini, Bawaslu Sulut menghimbau bersama-sama dengan masyarakat pemilih agar disiplin dan tertib terhadap protokol Covid-19. "Bawaslu juga sudah memetakan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) pada periode bulan Februari Juni di Sulut memiliki kerawanan paling tinggi dan pada September posisi 2 kerawanan di Sulut," paparnya.

"Ada sampai saat ini terkait dengan masalah netralitas ASN (aparatur sipil negara). Terutama di kabupaten kota Minsel (Minahasa Selatan) dan Tomohon. Bawaslu Sulut sampai saat ini juga berupaya memaksimalkan sosialisasi  terkait dengan pencegahan pengawasan dan penindakan netralitas ASN," urainya. (arfin tompodung)


Komentar