Manado, MS

Pembentukan Provinsi Nusa Utara kian diseriusi. Wilayah kepulauan ini dinilai mampu mandiri jika dimekarkan sebagai provinsi. Ragam potensi sumber daya alam (SDA) bisa dikembangkan menjadi penopang ekonomi masyarakat. Antara lain, sektor kelautan dan perikanan.

Penegasan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Winsulangi Salindeho. Daerah Nusa Utara dinilai tak perlu diragukan lagi ketika untuk mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kuat di sektor perikanan dan kelautan. "Karena kita di kepulauan, jadi perikanan dan kelautan adalah yang paling besar akan mendapatkan PAD (pendapatan asli daerah)," tegas Winsulangi, Senin (33/11), di ruang kerjanya.

Potensi selanjutnya, dikatakan Anggota Komisi I DPRD Sulut ini adalah pariwisata. Kemudian komoditas-komoditas tradisional yang ada di daerah Sangihe, Sitaro dan Talaud. "Banyak kan potensinya dan saya harapkan nantinya seperti kelapa itu harus diekspor barang setengah jadi. Karena sekarang pala ini bawa dulu di Surabaya baru diolah dan dikirim," tutur politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar).

Dirinya berharap ada investor yang akan masuk ke Nusa Utara untuk melihat hal ini. " Dengan adanya Omnibus Law diharapkan ada investor yang masuk ke Nusa Utara. Saya rasa pemekaran Nusa Utara itu sesuatu yang mutlak. Tapi memang kita terkendala baru 3 Kabupaten kota," jelasnya.

"(Waktu gubernur pak Sinyo Sarundajang sudah mengusulkan sepeti itu. Sehingga 14 April 2014 dilakukan deklarasi di tahun yang dilakukan, Djouhari Kansil deklarasi pemekaran provinsi Nusa Utara," kuncinya.(arfin tompodung)