Jakarta, MS

Badai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih menerpa. Kejadiannya kini sentuh rekor baru. Angka tertinggi terjadi dalam sepekan. Celah lonjakan kasus di pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan libur panjang akhir tahun pun terbuka lebar.

Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Dalam sepekan ini, beberapa kali catatan kasus harian mencapai rekor baru yakni di atas 5.000 kasus. Pada 25 November 2020, kasus baru harian tercatat 5.534 kasus. Angka ini melebihi kasus tertinggi sebelumnya yakni 5.444 kasus yang tercatat, 13 November 2020.

Dua hari kemudian, Jumat (27/11), Indonesia melaporkan 5.828 kasus harian. Kini Minggu (29/11) kemarin, pemerintah melaporkan rekor penambahan kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi, Sabtu (28/11), ada penambahan 6.267 kasus. Dengan demikian total pasien terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 534.266 kasus semenjak virus Corona mewabah di Indonesia.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penambahan kasus paling tinggi sebanyak 2.036 kasus, disusul DKI Jakarta sebanyak 1.431 kasus dan Jawa Timur sebanyak 412 kasus baru per 29 November.

Ada sebanyak 3.810 kasus sembuh, sementara kasus kematian Corona juga kembali catatkan rekor yakni 169 orang. Detail sebaran 6.267 kasus baru Corona di Indonesia, Sabtu (28/11), yakni Jawa Tengah 2.036 kasus, DKI Jakarta 1.431 kasus, Jawa Timur 412 kasus, Sumatera Barat 273 kasus, Jawa Barat 228 kasus, Kalimantan Timur 204 kasus, Riau 173 kasus, Kalimantan Tengah 157 kasus, Banten 151 kasus, DI Yogyakarta 139 kasus, Sulawesi Selatan 113 kasus, Bali 109 kasus, Maluku 108 kasus, Sumatera Utara 88 kasus, Bengkulu 71 kasus, Kepulauan Riau 67 kasus, Sulawesi Tenggara 62 kasus, Lampung 56 kasus, Nusa Tenggara Timur 52 kasus, Jambi 46 kasus, Sumatera Selatan 41 kasus, Kalimantan Selatan 40 kasus, Kalimantan Utara 31 kasus, Sulawesi Tengah: 31 kasus, Aceh 27 kasus, Kalimantan Barat 27 kasus, Nusa Tenggara Barat 24 kasus, Gorontalo 19 kasus, Sulawesi Utara 18 kasus, Bangka Belitung 12 kasus, Papua 8 kasus, Sulawesi Barat 7 kasus, Papua Barat 4 kasus dan Maluku Utara 2 kasus.

Sementara itu, 5 provinsi tertinggi kasus corona positif akumulatif ada di beberapa wilayah yakni DKI Jakarta 135.762 kasus, Jawa Timur 61.483 kasus, Jawa Tengah 54.997 kasus, Jawa Barat 51.776 kasus, Sulawesi Selatan 20.552 kasus.

INTENSITAS KERUMUNAN YANG TINGGI JADI PENYEBAB

Alasan terjadinya kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 diungkap. Intensitas kerumunan massa yang sedang tinggi belakangan ini dinilai jadi penyebab.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Kamis (26/11) yang ditayangkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Berdasarkan data nasional, terdapat berbagai kegiatan kerumunan yang berdampak pada timbulnya kluster penularan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia," ungkapnya.

Rincian kasusnya, beberapa waktu lalu pada Sidang GPIB Sinode yang menghasilkan 24 kasus pada 5 provinsi. Kluster ini berawal dari kegiatan agama yang dilakukan di Bogor, Jawa Barat, yang diikuti 685 peserta. Yang berkembang dan menyebar ke provinsi lainnya yakni Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Kemudian kluster kegiatan Bisnis Tanpa Riba menghasilkan 24 kasus di 7 provinsi dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 orang atau case fatality rate kasus ini mencapai 12,5%. Sama seperti kluster GPIB Sinode, ini berawal dari kegiatan yang ada di Bogor yang diikuti 200 peserta. Kasusnya berkembang dan menyebar ke berbagai provinsi seperti Lampung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.

Di Lembang, Jawa Barat terdapat klaster Gereja Bethel. Kegiatannya melibatkan sekitar 200 peserta menghasilkan 226 kasus dengan infection rate mencapai 35%. Lalu, kluster Ijtima Ulama di Gowa, Sulawesi Selatan, dengan total peserta sekitar 8.761 orang menghasilkan 1.248 kasus pada 20 provinsi. Kemudian kluster Pondok Pesantren Temboro di Jawa Timur menimbulkan 193 kasus di 6 provinsi di lebih dari 14 kabupaten kota dan 1 negara lain.

"Jadi tidak heran bahwa kluster tersebut terjadi karena adanya kerumunan di masyarakat. Dan masyarakat akan sulit menjaga jarak," imbuh Wiku.

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani menilai, ada beberapa hal yang menyebabkan peningkatan kasus di Indonesia. Penyebabnya, di antaranya, sejumlah kegiatan yang melibatkan kerumunan akhir-akhir ini. Dampaknya, angka kasus meningkat dan membuat kapasitas rumah sakit penuh.

"Termasuk rumah sakit (penuh) sampai antre di IGD di beberapa tempat," ujar Laura.

Beberapa kegiatan yang melibatkan kerumunan dan mendapat sorotan dalam sebulan terakhir adalah sejumlah agenda yang dihadiri Rizieq Shihab. Mulai dari kepulangannya hingga pernikahan putrinya yang digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

Selain itu, sejumlah aksi yang diikuti massa terkait isu UMK dan menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain kerumunan, faktor lain yang menyebabkan peningkatan kasus infeksi di Indonesia adalah libur panjang pada akhir Oktober 2020. Jika melihat grafik kasus harian, puncak kasus baru sebelumnya tercatat pada 13 November 2020 dengan 5.444 kasus.

Ketika itu, kata Lauran, libur panjang memiliki andil dalam peningkatan kasus infeksi yang terjadi di Indonesia. Meski kegiatan-kegiatan itu dilakukan beberapa waktu sebelumnya, tetapi hasilnya baru diketahui beberapa waktu setelahnya. Itu karena hasil tes yang keluar bukan pengujian yang dilakukan pada hari itu juga atau tidak real time.

"Bisa dikatakan ada dampak dari libur panjang, karena dari hari terakhir libur panjang pada 1 November, berarti saat ini terhitung sekitar 12 hari setelahnya," kata Laura.

PILKADA DAN LIBUR PANJANG BERPOTENSI NAIK TAJAM

Gerak antisipasi melompatnya angka kasus Covid-19 didorong. Utamanya memproteksi kenaikannya di masa menjelang pilkada dan libur panjang.

Ahli Ilmu Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani menyebut, ada dua momen yang berpotensi memunculkan kerumunan. Didalamnya yaitu Pilkada Serentak dan libur akhir tahun pengganti libur Idul, Natal serta tahun baru.

"Risiko kenaikan angka Covid-19 di bulan Desember dengan dua momen ini harus diperhatikan," ungkap Laura.

Bila tidak dapat dikendalikan, Laura menyebut ada kemungkinan kasus Covid-19 akan meledak pada awal 2021. Laura menyebut pemerintah harus mewaspadai adanya wacana libur panjang di akhir tahun 2020.

"Pemerintah harus ada upaya antisipasi, kita ingin masyarakat paham, mencari tempat liburan yang aman dan tidak abai dengan kondisi pandemi," ungkapnya.

Menurut Laura, kondisi tempat wisata yang sudah kembali buka menjadi menarik minat masyarakat.

"Yang harus dilakukan ya memberikan pemahaman semua kegiatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan, ini wajib dan menjadi kunci," ungkapnya.

Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat belajar dari pengalaman pada masa libur panjang serta bulan-bulan sebelumnya dalam masa pandemi Covid-19.  Seperti pada periode libur panjang lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, perayaan HUT RI, dan juga libur panjang akhir Oktober dan awal November. "Dari data yang kami peroleh, terdapat peningkatan kasus positif pasca liburan panjang tersebut," jelas Wiku.

Menurut Wiku, Satgas juga memahami kondisi pelaku usaha di sektor pariwisata dalam pandemi Covid-19, terutama mendekati akhir tahun. Namun demikian, perlu diketahui bahwa peningkatan kasus positif Covid-19 yang tidak terkendali juga maka dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha berbagai sektor termasuk sektor pariwisata.

Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha dapat meminimalisir peningkatan kasus positif, sehingga peningkatan kasus dapat lebih dikendalikan. "Kebijakan yang akan diambil tentunya sudah mempertimbangkan berbagai dampak termasuk terhadap sektor pariwisata," lanjut Wiku.

Ia meminta pengertian dari semua pihak agar kondisi aman dari Covid-19 dapat terjaga. Meskipun masa libur akhir tahun sudah di depan mata. Satgas Penanganan Covid-19 saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait keputusan masa libur panjang akhir tahun 2020.

Wiku memastikan pemerintah masih mengkaji keputusan yang akan diambil terkait libur panjang. "Masyarakat perlu mengetahui, bahwa apapun keputusan yang akan diambil pemerintah akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Karena kita tidak boleh lengah," himbau Wiku.

Selain itu ia meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih tegas menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, penularan virus corona jadi lebih bisa dikendalikan.

"Bagi satgas daerah jangan ragu menindak masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu," tuturnya.

Wiku juga menyampaikan mmasyarakat juga menghormati kerja-kerja tim kesehatan. Dia mengatakan, ada sanksi bagi masyarakat yang menghambat kerja tenaga medis dalam upaya pengendalian virus corona.

"Tindakan menghalang-halangi akan menghambat upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, terdapat sanksi yang akan dijatuhkan," tegas Wiku. (kompas/detik/tribun/covid)