Asa menjaga kemurnian pemilihan kepala daerah (pilkada) ‘dipush’ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Strategi melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan di lapangan ditempuh. Teranyar, Bawaslu menjaring kekuatan para warga yang terkenal kritis di kampung.

Langkah tersebut diungkap Bawaslu Sulut dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) persiapan masa tenang dalam rangka optimalisasi pencegahan politik uang bersama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulut, di Aryaduta Hotel, Sabtu (5/11).

Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan menyampaikan dalam kegiatan tersebut, pihaknya melakukan sekitar 200 ribu kunjungan rumah. Kemudian mengorganisir tokoh kampung yang kritis untuk membantu Bawaslu.

"Kami mendapatkan 20 persen di kampung orang-orang yang menjadi bagian membantu Bawaslu. Pertemuan kita dengan orang-orang yang di atas penting tapi kadang tidak juga makanya kita mengorganisir sampai ke kampung-kampung. Bukan hanya kota kabupaten kecamatan tapi sampai di pulau-pulau," ujar Poluan.

Upaya pengorganisasian tokoh-tokoh kritis karena kesadaran ternyata moral publik bangsa ini banyak yang muncul dari masyarakat di kampung dan pinggiran. "Yang menolak bantuan covid juga ada yang datang dari orang-orang di bawah, orang menengah, kita kadang kadang harus belajar kepada orang-orang tua kita yang tinggal di desa-desa," paparnya.

Menurut Kenly, pendistribusian bantuan dan uang selalu ada celah yang dimanfaatkan para calon. Ini untuk bisa terhindar dari jerat aturan dan ketentuan. "Mudah-mudahan kita bisa jalankan pilkada ini. Kami berkeinginan pilkada Sulut ini benar-benar jadi best praktis," tutupnya. (arfin tompodung)