Manado, MS

Jalan penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait penegakkan Protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus dipacu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Gedung Cengkih berharap setiap ketentuan dalam regulasi tersebut harus diperjelas.

Gaung itu mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Sulut terkait dengan Ranperda Penegakkan Protokol Covid-19, bersama tim ahli maupun Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Senin (11/1). Saat itu Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok selaku Koordinator Komisi IV DPRD Sulut mengungkapkan, dalam pengaturan penegakkan protokol Covid-19 diminta agar penetrasinya harus jelas ke mana. Aturan itu harus memiliki terobosan dalam realisasinya. "Kalau saya lihat penetrasi persoalan yang ada di sini hanya masker. Kemudian bagaimana agar tidak berinteraksi dan saling menularkan. Padahal menurut kami itu perlu diperjelas, misalnya siapa yang mau tagih ini denda. Pemberian skors dari siapa. Kalau cuma mencuci tangan itu sudah lama," ungkap Lombok.

Banyak hal baginya harus dipertimbangkan kembali. Apalagi ini sudah akan ada pelaksanaan vaksin. Sementara tidak ada pengaturannya. "Sekarang kalau ada orang yang tidak mau divaksin bagaimana," tegasnya.

Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini, kalau semuanya dalam rapat sudah merasa regulasi ini bisa dikeluarkan maka silahkan ditelurkan. Hanya saja perlu mewaspadai kalau terjadi persoalan. "Kalau teman-teman (anggota dewan, red) merasa sudah boleh silahkan. Apabila terjadi persoalan maka kita akan kerja dobel. Kita berpikir bersama bagaimana covid ini bisa diselesaikan di Sulut," kata politisi Demokrat ini.

Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Sulut, Flora Krisen menjelaskan, pihaknya bersyukur walaupun sudah di tahapan satu langkah lagi untuk paripurna tapi ada masukkan yang bisa mereka terima dalam penjelasan ranperda. "Pasal 1 cukup jelas tapi pasal dua perlu ditindaklanjuti untuk diperjelas. Ini memang yang perlu kita diskusikan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan," katanya.

"Memang ada beberapa peraturan bermunculan dari pusat, harus kita pikirkan tapi ada masukan-masukan juga di sini," tambahnya. (arfin tompodung)