Manado, MS

Langkah Listyo Sigit Prabowo ‘mulus’. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ini, resmi menakhodai Korps Bhayangkara Tanah Air. Ia dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/1).

Pelantikan suksesor Jenderal Idham Azis itu kembali mematahkan stigma negatif terkait pemimpin dari angkatan muda di kepolisian serta beragama kristen. Jenderal Listyo menjadi bukti jika toleransi di Ibu Pertiwi masih sangat kuat. 

“Dengan dilantiknya Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru, ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi lebih mempererat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selanjutnya menjadikan bukti bahwa Indonesia inspirasi toleransi dan multikulturalisme bagi dunia,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Rocky Wowor, kemarin.

"Selamat mengemban tugas dan jabatan yang baru untuk Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia jadi inspirasi toleransi antara umat beragama di tengah pluralisme masyarakat yang sangat kompleks," sambung Wowor.

Di sisi lain, Wowor beranggapan, ‘Mapatu’ yang diberikan Presiden Jokowi kepada Jenderal Listyo, juga karena segudang prestasi yang diraih. Jadi, menurut dia, pantas jika mantan Kapolda Banten ini menjadi orang nomor satu di lingkungan kepolisian Indonesia. "Kita ketahui bersama, Listyo Sigit Prabowo adalah perwira tinggi Polri yang beragama Kristen. Akan tetapi berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pernah didudukinya, seperti Kabareskrim, Kadiv Propram, Kapolda Banten, Ajudan Presiden RI Joko Widodo dan Kapolresta Solo, jadi dengan pertimbangan ini Listyo pantas mengembangkan tugas baru menjadi Kapolri," lugas Wowor.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan Listyo Sigit dilakukan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kapolri. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021.

“Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri sejak 6 Desember 2019. Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Listyo akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Idham Azis, yang memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Kapolri ke-25 tersebut menyampaikan komitmennya untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri dan melakukan transformasi di tubuh Polri dalam berbagai bidang untuk menjadikan Polri yang lebih baik ke depannya. “Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, yakni bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, dan bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan,” ucap Listyo dikutip dari BPMI Setpres, kemarin.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas. Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidanan Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 Jenderal Pol Idham Azis.

MENUJU POLRI YANG PRESISI

Jenderal Listyo punya ambisi besar. Saat menjabat Kapolri, dia akan mewujudkan Polri yang PRESISI atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan. Itu disampaikan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991, saat fit and proper test di DPR, baru-baru ini.

"Presisi merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan," terang Listyo dihadapan Komisi III DPR RI.

Dalam kepemimpinan Polri Presisi, akan ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing). Nantinya, pendekatan tersebut akan disertai responsibiltas dan transparansi berkeadilan. Listyo memaparkan nantinya pemolisian prediktif tidak hanya diterapkan pada tataran strategis. Pemolisian prediktif juga akan diterapkan dalam mengambil langkah tindakan yang bersifat taktis dan teknis di lapangan.

Sementara itu, responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas kepolisian nantinya.

Sedangkan transparansi berkeadilan, kata dia, merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, proaktif, responsif, humanis, dan mudah untuk diawasi. Sehingga, pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat.

Saat itu juga, Listyo menyampaikan 7 janji jelang pimpin Polri dengan Visi Presisi. Yakni, tak boleh ada lagi hukum tajam di bawah tapi tumpul di atas, hotline layanan Polri semudah pesan pizza, hadirkan Virtual Police-kedepankan hukum progresif, kasus Nenek Minah-Anak Polisikan Ortu tak boleh terulang, Polsek tak dibebani penegakan hukum dan fokus melayani, persepsi Polisi Arogan-Pungli jadi perhatian serius serta intensifkan e-Tilang sementara Polantas fokus atur Lalin.

“Kami berjanji akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktek penyimpangan uang pada proses tilang. Sebaliknya, akan mengintensifkan penerapan tilang elektronik atau menggunakan kamera electronic traffic law enforcement atau e-TLE,” kuncinya.

DIDUKUNG DPR

Langkah Jenderal Listyo menuju kursi Kapolri didukung penuh DPR. Itu dibuktikan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan persetujuan untuk menjadikan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru. Dengan demikian, DPR memberikan persetujuan tersebut kepada Presiden Jokowi untuk dilantik sebagai Kapolri yang baru.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan kepada calon kapolri tersebut dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

"Setuju," jawab para wakil rakyat serentak yang lalu dilanjutkan Puan mengetuk palu tanda pengesahan.

Keputusan persetujuan itu diambil setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membacakan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan pihaknya terhadap Listyo pada Rabu (20/1).

Saat membuka rapat paripurna, Puan menyatakan agenda tersebut diikuti 342 orang anggota dewan, di mana 91 orang hadir secara fisik dan 204 orang hadir secara virtual. Sementara anggota dewan yang izin tidak menghadiri Rapat Paripurna kali ini berjumlah 47 orang. Dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Listyo tidak mendapat penolakan. Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju.

DARI AJUDAN JOKOWI HINGGA KAPOLRI

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki track record mumpuni di jajaran kepolisian. Bahkan, Listyo pernah menjadi Ajudan Presiden Jokowi.

Sebelum menjabat Kapolri, Listyo merupakan Kabareskrim. Karir Listyo dimulai saat lulus dari Akpol 1991. Pengalaman pertama sebagai reserse dimulai saat menjabat Kanit Reskrim Polres Metro Tangerang pada 1993. Kemudian menduduki jabatan sebagai Kapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 1999. Berikutnya, pada tahun 2003 Listyo menjabat Kepala Polsek Tambora, Jakarta Barat, dengan pangkat komisaris. Kariernya mulai menanjak. Pada 2009, dia menjabat sebagai Kapolres Pati, Jawa Tengah. Setahun kemudian, Listyo menjabat Kapolres Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan menjabat Kapolres Surakarta pada 2011. Ketika itu Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo. Di sana, Listyo pertama kali kenal dengan Joko Widodo.

Selang setahun, Listyo dipindahtugaskan ke Jakarta untuk menjabat sebagai Asubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri. Pada 2013, Listyo kembali dipercaya menangani kasus-kasus kriminal. Dia menduduki jabatan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Setahun kemudian, setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Listyo Sigit Prabowo diboyong ke Istana untuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Karirnya semakin cermelang usai dua tahun menjadi ajudan. Listyo kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Banten pada 2016. Dua tahun berselang, bintang di pundak Listyo bertambah lagi. Listyo kembali mendapat promosi menjadi Kadiv Propam pada tahun 2018. Setahun berlalu, Listyo dipercaya menjadi Kabareskrim menggantikan Idham Aziz yang dilantik sebagai Kapolri.

Meski sebagai Polisi, Listyo juga lulusan S2 di Universitas Indonesia. Tesis yang diambil saat itu tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo.

Sementara itu, beberapa kasus menonjol yang diungkap Listyo selama menjabat Kabareskrim, di antaranya dari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia.(cnn/detik/liputan6)