PENGHUNI Gedung Cengkih Nyiur Melambai ‘geram’. Tidak dibekalinya para relawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan Surat Keputusan (SK) jadi pemantik. Jaminan untuk para relawan dipertanyakan.

Sikap kritis itu bergema dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah lewat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, kembali diperingatkan.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok. Ia mengatakan, sebagai garda terdepan dalam  penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat berharap pemerintah daerah khususnya Dinkes dapat memperhatikan nasib dan beban kerja masing-masing relawan. "Sebab meski relawan, mereka sudah berjuang mati-matian untuk mendeteksi dan pencegahan covid. Sedangkan pemerintah masih mengupayakan agar seluruh masyarakat dapat tersentuh program ini supaya bisa dideteksi sejak awal. Sementara dengan beban kerja itu, mereka tidak dijamin dengan SK (Surat Keputusan) apapun," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut ini.

Sementara itu, menurutnya, sangat penting sekali, untuk memperhatikan Dinkes. Pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). "Khususnya dengan apa yang didapat teman-teman di lapangan. Baik interview, maupun dengan pertemuan langsung," paparnya.

Bagi wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara (Mitra) ini, masalah anggaran bisa dibicarakan. "Anggaran itu lewat politik budgeting. Dan saya kira anggaran kita masih cukup untuk mengalokasikan hal-hal yang demikian," tutup anggota dewan provinsi (Deprov) yang vokal tersebut.(arfin tompodung)