Deprov Mediasi Warga Dengan PT MSM


Laporan: arfin tompodung

Aktivitas PT Meares Soputan Minning (MSM) dikeluhkan. Keberadaan perusahaan tambang ini dinilai tengah merugikan warga. Masyarakat pun datang membawa aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Sejumlah perwakilan masyarakat Kelurahan Pinansungkulan, Kota Bitung, Selasa (16/2), menyambangi kantor DPRD Sulut. Keluh masyarakat tersebut pun dibacakan Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, saat menggelar hearing bersama dengan PT MSM. Masyarakat pembawa aspirasi juga turut hadir dalam rapat yang digelar Komisi III DPRD Sulut tersebut. Amir mengatakan, ada beberapa keluhan yang dibawa warga terkait aktivitas PT MSM. "Pertama sebagai anggota dan pimpinan DPRD Sulut mengucapkan terimakasih karena membawa keluhan mereka ke wakil rakyat untuk dimediasi. Namun sebagai wakil rakyat supaya jelas permasalahan ini, ada beberapa keluhan yang disampaikan yang pertama kami memohon klarifikasi terkait lahan warga yang belum dibebaskan tetapi sudah dikelola oleh perusahaan, kalau ini benar ada pelanggaran hukum," kata Liputo saat rapat dengar pendapat (RDP), Komisi III DPRD Sulut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut, PT MSM terkait dengan aspirasi dengan perwakilan masyarakat di Kelurahan Pinansungkulan, Kota Bitung.

Ia menambahkan, selain permasalahan tanah ada permasalahan blasting atau pengeboman yang menyebabkan rumah warga retak, tempat ibadah retak dan tekanan pada warga yang menyebabkan syok terapi. "Ini adalah satu poin yang perlu diperhatikan, apakah benar ada tekanan terhadap warga yang menyebabkan mereka syok terapi. Kalau rumah retak kalau kita buat itu gampang. Tetapi secara psikologi kalau itu ada, bisa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Material berupa batu juga mengenai di rumah warga. Kebisingan menganggu warga saat istirahat pada malam hari dan menganggu pada saat ada jam ibadah," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi Liputo mengatakan, ada juga keluhan terkait air bersih dan penyerapan tenaga kerja yang tidak melibatkan warga. "Di sini juga ada keluhan warga terkait air bersih dan penyerapan tenaga kerja yang tidak melibatkan warga," tandas Liputo.

Pihak PT MSM memberi klarifikasi terkait keluhan bahwa mereka melakukan penyerobotan tanah warga yang sudah ada pembebasan. "Bapak-bapak di sini bisa jadi saksi dimana hampir 200 orang justru masuk di area kami. Tapi tindakan kami justru bersama aparat pengamanan membujuk dan memberikan keterangan agar jangan masuk area terlarang. Kalau kita lihat sekarang banyak justru terjadi penambangan liar di sana sekalipun itu berdiri di lahan warga," ucap salah satu personil dari PT MSM yang ada saat hearing bersama Komisi III DPRD Sulut.

PT MSM pula menepis terkait isu tidak  memberdayakan warga lokal dalam perekrutan karyawan. "Desa Pinasungkulan ini menempati posisi nomor satu perekrutan tenaga kerja. Hingga Januari itu ada 132 orang khusus dari Pinasungkulan. Dibandingkan dengan desa kelurahan lain yang dibawa dari itu," tutup pihak PT MSM.  (*)


Komentar