Manado, MS

Kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyetop vaksinasi AstraZeneca tuai pro kontra. Keputusan itu menyulut polemik di internal wakil rakyat Gedung Cengkih. Sesama anggota dewan saling beda pendapat.

Respon kritis salah satunya ditunjukkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Melky Pangemanan. Ketegasan itu disampaikannya dalam interupsi di Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020, Senin (29/3).

"Dinkes luar biasa, tadi dipuji luar biasa, saking gerak cepatnya. Tapi keresahan publik hari ini sungguh luar biasa. Dihentikan vaksin AstraZeneca. Padahal kita berharap AstraZeneca ini lebih bagus dari Sinovac. Maka perlu ada klarifikasi dari pemerintah ke masyarakat bahwa terjadi kesalahpahaman yang disampaikan ke masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, ini tindakan yang terlalu cepat. Padahal saat ini masyarakat sangat percaya kepada pemerintah karena dengan divaksin, tren kasus covid menunjukkan penurunan. "Tapi karena kasus astra ini pemerintah bisa kehilangan kepercayaan lagi. Dimana-mana group semua tersebar surat dari kepala dinas itu. Kami menyampaikan kepada publik jangan takut semua untuk divaksin. Ternyata hanya 4 orang yang ada di rumah sakit. Dan ini dikapitalisasi dibesar-besarkan," ucapnya.

Sementara, Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo menyebut langkah dari kepala dinas kesehatan (kadis) sudah tepat. Hal itu karena sebagai wakil rakyat juga semuanya harus ada kehati-hatian bersama. Menurutnya, sebagai latar belakang tenaga medis dalam rangka latar belakang seorang tenaga medis tentu memperhatikan benar dampak yang akan muncul. "Saya tidak bisa membayangkan bila ada sesuatu terjadi ini akan berdampak pada program vaksin se-Indonesia. Saya pikir ini bentuk kehati-hatian untuk menjamin agar program ini berlangsung dengan baik.  Tanpa ada tendensi pribadi. Saya rasa tidak mungkin kepala dinas tersebut mengeluarkan itu tanpa koordinasi. Kalau itu terjadi saya kira ini suatu kesalahan fatal," katanya.

"Kebetulan saya ini pengurus majelis ulama. Untuk vaksin ini memang banyak reaksi namun kita mendukung sepenuhnya karena ini keadaan darurat. Maka dari itu kami berharap pak gubernur dengan arif bijaksana tadi sudah menyampaikan bahwa besok dimulai lagi dan tugas kita mengampanyekan," tuturnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey merespon hal itu dalam konferensi pers mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyuntikan dengan vaksin AstraZeneca. Selama dari tanggal 24 sampai 26 Maret ada 5.900 orang. "Untuk di Eben Haezer 339 orang disuntik dan yang melapor ada keluhan 30 orang. RS Kitawaya 330 disuntik yang melapor 42 orang. Klinik Pratama  256 orang dan yang melapor 22 orang. Kodam tiga belas merdeka ada 270 orang dan yang melapor 7. Pos wilayah Kota Manado 4.012 orang yang disuntik dan melapor 257.  Dengan demikian 358 total yang melapor. Yang dirawat itu 4 orang sesak nafas dan nyeri dada.

Olly menyampaikan, sebenarnya maksud dari surat dinkes itu sementara menunda tapi gaungnya memberhentikan. "Dalam kondisi tidak apa-apa tapi kita lagi rapat bersama komda KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). Mereka adalah penyelenggara dalam rangka evaluasi setelah penyuntikan. Ternyata tidak ada masalah mereka yang disuntik. Jadi besok (hari ini, red( kita melakukan penyuntikan lagi. Gelombolang kedua ini tinggal astrazeneca tidak ada lagi sinovac. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kita tunda demi hati-hatian agar masyarakat terlindungi," jelasnya. (arfin tompodung)