KELUH masyarakat Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menyembul. Warga negeri Totabuan menolak keras wacana impor beras. Aspirasi tersebut disalurkan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Suara kritis para penghuni daerah lumbung beras Sulut itu dijembatani Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk. Dia mengakui ketika berada di Kabupaten Bolmong, banyak mendapat masukan dan saran dari para petani padi dan beras.

"Mereka (petani, red) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut bahwa berterima kasih atas dukungan Pemprov Sulut untuk petani padi dan beras yang maksimal, tetapi ketika panen melimpah tiba-tiba negara melakukan import beras," ujarnya saat Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020, Senin (29/3) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Menurut dia, impor beras akan memberikan dampak pada penumpukan beras dan secara otomatis harga akan anjlok. Itu menjadi kekhawatiran para petani dan pengusaha. "Mereka sampaikan kepada saya, tolong sampaikan berita ini kepada bapak Gubernur agar Pemprov Sulut menolak import beras," tandas legislator daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Lebih lanjut Tuuk mengatakan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mempunyai visi berdikari dalam bidang ekonomi. Sekaligus memiliki salah satu misi, mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian. "Jangan sampai pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand. Itu yang menjadi kekhawatiran petani di Bolaang Mongondow yang notabene mereka sangat mencintai bapak Gubernur," lugas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.(arfin tompodung)