Pemberlakuan Pemekaran Papua Didesak Sama Dengan BMR Cs


Manado, MS

Gaung pemekaran Papua yang dihembuskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memantik reaksi tokoh publik Bolaang Mongondow Raya (BMR). Bila pemekaran bumi Cenderawasih diluluskan, penghuni Negeri Totabuan juga mendorong agar kebijakan itu diberlakukan sama untuk daerah mereka.

Desakan tersebut menyembul dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut daerah pemilihan BMR, Yusra Alhabsy. Ia mengungkapkan, harusnya rencana pemerintah akan memekarkan daerah-daerah di Papua dibuat juga untuk pembentukan Provinsi BMR. "Harusnya provinsi BMR pun mendapatkan kesempatan yang sama (seperti Papua, red)," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sulut tersebut, baru-baru ini, saat dihubungi.

Memang diakuinya, daerah Papua sangat dikhususkan oleh pemerintah. Makanya dalam hal juga pemekaran, barangkali mereka bisa dilakukan. Hanya saja ia mengusulkan, baiknya BMR dan daerah-daerah yang lain juga mendapat bagian dalam program pemekaran pemerintah.

"Memang karena di daerah khusus tapu harusnya juga memberikan kesempatan bagi daerah lain termasuk BMR," ujarnya.

Dirinya juga mengakui, pemekaran Papua masih ada kontroversi dari berbagai pihak. Hal itu karena ada juga pihak yang meminta supaya dicabut moratorium dulu kalau ingin memekarkan Papua. Sebab aturan moratoriumnya belum dicabut. "Memang ini (pemekaran Papua, red) masih kontroversial," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. (arfin tompodung)


Komentar