PROGRAM unggulan Walikota Caroll JA Senduk dan Wakil Walikota (Wawali) Wenny Lumentut, terus diimplementasikan. Salah satunya menyangkut kebijakan pelayanan prima bagi masyarakat dari lahir sampai meninggal.

Penjabaran program ini diharapkan mampu menjangkau pelayanan dasar, baik dalam pemberian hak-hak sipil penduduk maupun dokumen kepedudukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah yang dituangkan dalam sebuah konsensus nasional melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, termasuk regulasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

“Program ini sengaja kami tuangkan dalam program unggulan guna merespons dan melegitimasi status dan eksistensi kependudukan dan hak-hak sipil penduduk melalui pemberian dokumen kependudukan yang disadari akan dimanfaatkan dalam semua sendi kehidupan. Itu untuk menjadikan Tomohon mampu berkompetisi dengan daerah-daerah dan kota lainnya baik di dalam negeri bahkan di tingkat internasional,” terang Walikota Caroll, saat melaunching Aplikasi Sistem Layanan Online Adminduk Tomohon Hebat (SLOATH) dan Implementasi Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota dalam kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan di Lantai III Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat (7/5).

Sasarannya, menurut Caroll, tidak hanya menggali dan memperkenalkan potensi serta kemampuan daerah. Namun, lebih di titik beratkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. “Hal ini harus dimulai dari jajaran pemerintah sebagai ASN (aparatur sipil negara) yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dan terimplementasi secara akseleratif dan tepat dalam tatanan yang bersih, adil dan bertanggung jawab,” terangnya.

Walikota pun menyarankan beberapa hal penting. Antara lain, program akselerasi pelayanan yang terintegrasi kepada semua perangkat daerah sampai di tingkat kelurahan. Sasaran utama untuk mampu merespons kebutuhan masyarakat seperti pencetakan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang diawali dengan pencetakan dokumen oleh petugas registrasi kelurahan yang sudah melalui proses pelatihan atau bimbingan teknis. “Termasuk pelayanan integratif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan aparatur sipil negara,” urainya.

Selanjutnya, guna menjawab masukan-masukan dari kalangan masyarakat, terutama dalam pelayanan pencatatan perkawinan, dimana amanat undang-undang yang memungkinkan pelayanan kepada masyarakat menggunakan ‘stelsel aktif’ atau jemput bola untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka penting diterapkan kembali pola pencatatan perkawinan di tempat terjadinya perkawinan itu sendiri.

“Kemudian, dilaporkan tadi oleh kepala dinas terkait aplikasi e-office, maka hal ini pun dapat di implementasikan di tingkat perangkat daerah lainnya termasuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pengolahan administrasi pemerintahan dan kepegawaian,” tuturnya.

Selain itu, tambah Walikota, pelayanan dokumen kependudukan yang baru dibatasi pada penerbitan dokumen akta-akta (akta kelahiran, perkawinan, kematian, pengesahan anak dan kartu keluarga), maka perlu dilakukan penerbitan dokumen KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Untuk diketahui, launching SLOATH dirangkaikan dengan penyerahan 1000 KIA kepada beberapa perwakilan dan parah Lurah se-Kota Tomohon, Penyerahan sertifikat Petugas Registrasi Adminduk dan Penyerahan User ID Administrator Daerah Hak Akses Data Kependudukan.

Kegiatan ini diikuti Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH MH yang menyaksikan secara virtual, Kepala Bidang Dinas Capil Provinsi Sulut Jein Wowor, SPd MM, Asisten Administrasi Umum Drs ODS Mandagi, Kepala Dinas Dukcapil Albert J Tulus SH serta jajaran Pemkot Tomohon.(victor rempas)