MEGAWATI WARNING KADER PDIP


Jakarta, MS

Reaksi tegas meletup dari Megawati Soekarnoputri. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disasar. Mereka diperingatkan untuk tidak terlibat korupsi.

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku tidak kuat bila mendengar kader partai pimpinannya ditangkap karena terjerat kasus tindak pidana korupsi. Alasannya, hal tersebut mencoreng nama baik PDIP. Dia pun meminta agar kader PDIP tidak melakukan korupsi.

"Saya tak kuat mendengar jika ada yang ditangkap karena korupsi. Mencoreng nama partai. Harus ingat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Karena itulah jangan korupsi!," tegas Mega dalam acara halal bihalal secara virtual dengan ratusan pengurus partai dan organisasi sayap partai PDIP, Rabu (19/5) kemarin.

Megawati kemudian mengenang masa awal kepemimpinannya di PDIP saat Orde Baru masih berkuasa. Dia mengatakan saat itu kantor PDIP pernah diserang. Megawati juga bercerita soal dirinya yang harus berkeliling Indonesia demi melantik pengurus PDIP hingga tingkat kecamatan. Dirinya berharap karakter PDIP yang dibangunnya tak berubah. "PDI Perjuangan harus tetap ada dan terus berkibar selama bangsa ini ada," kata Megawati.

Lebih lanjut, Mega meminta kader tetap solid. Selanjutnya menyinggung soal target PDIP meraih kemenangan tiga kali berturut-turut di pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Presiden kelima RI itu pun meminta agar seluruh kader PDIP tidak lengah, tetap solid dan selalu turun ke bawah bertemu dengan rakyat.

"Jangan lengah. Terus turun ke bawah. Solid dan semangat bekerja untuk rakyat. Terus perkuat persatuan karena ini pertarungan bagaimana ideologi Pancasila terus menjadi daya gerak perjuangan kita," ujar Mega.

Ia menegaskan, dirinya bakal memelototi kerja para kader. Apalagi yang menjadi pengurus partai. Menurutnya, evaluasi bakal dilakukan secara berkala. "Anda mengatakan tadi kalau anda siap. Kalau begitu, ayo. Karena saya akan awasi. Akan saya evaluasi tiap akhir tahun. Dari bawah sampai DPP (Dewan Pimpinan Pusat) saya loh. DPP saja saya evaluasi. Bukan hanya DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) saja. Kalau anda tak laksanakan perintah partai, lebih baik kirim surat mundur, diganti," ujar Megawati.

"Kita harus bekerja keras kalau kita ingin kita menang lagi di 2024," sambung Megawati.

Selain itu, dia juga meminta semua kader PDIP mematuhi anjuran pemerintah soal protokol kesehatan (prokes) demi mencegah penyebaran virus Corona. Megawati mengaku sudah lebih dari 1 tahun tak bepergian ke mana-mana. "Saya dan Pak Jokowi sama-sama prihatin bagaimana kedisiplinan terhadap prokes menurun, Hal itu terlihat saat mudik," katanya seraya menambahkan, pemerintah telah bertindak tepat dan bersikap baik ke rakyat bahkan telah bekerja keras mencegah penyebaran virus, meningkatkan perawatan pasien positif Corona hingga vaksinasi.

 

SEKJEN SEBUT AKAN GAUNGKAN PESAN KETUM

Arahan Ketum Megawati Soekarnoputri disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Pesan pucuk pimpinan Partai Banteng Moncong Putih itu bakal terus digemakan. Khususnya kepada para kader PDIP di Indonesia.

Instruksi Megawati di halal bihalal virtual tersebut, menurut Kristiyanto akan terus digaungkan. Baik kepada seluruh kader maupun simpatisan partai di seluruh Indonesia.

Secara khusus pula terkait dengan keterlibatan dalam menjaga kedisiplinan menaati prokes pencegahan Covid-19. Selanjutnya semangat bekerja untuk seluruh kader PDIP. "Semangat kerja keras agar menang di pemilu tiga kali berturut-turut. Yakni di pemilu 2014, 2019, dan nantinya di 2024," ucap Kristiyanto.

Ia menjelaskan pula, dalam halal bi halal itu dirinya juga melaporkan bagaimana PDIP selama bulan Ramadhan. "Partai setiap hari sepanjang bulan puasa mengadakan kegiatan sahur dan buka puasa dengan menggali api semangat Para Wali Songo. Partai juga mengundang para kyai, tokoh dan cendekiawan Islam untuk berdialog tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin," tegas Hasto.

 

SEDERET KADER PDIP DIJERAT KASUS KORUPSI

Sejauh ini ada sederet nama kader PDIP yang ikut terseret kasus korupsi. Mereka yang telah berurusan dengan aparat penegak hukum, terdiri dari berbagai latar belakang jabatan. Baik kalangan legislatif maupun eksekutif.

Sesuai data yang dirilis tempo.co pada 6 Desember 2020 lalu, terdapat tiga kader PDIP terjerat kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan atau dalam sepuluh hari terakhir. Mereka adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo dan Wali Kota Cimahi Ajay Priatna. KPK membidik Mensos Juliari dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10 ribu dari setiap paket bantuan sosial penanganan Covid-19 bernilai Rp 300 ribu. Wakil Bendahara Umum PDIP ini ditengarai mendapat Rp17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadinya.

Adapun Wenny Bukamo ditangkap pada 3 Desember 2020. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan jalan di daerahnya. Wenny diduga menerima suap Rp2 miliar dari para pengusaha. KPK menengarai uang suap yang diterima Bupati Banggai Laut ini akan digunakan untuk ‘serangan fajar’ di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tanggal 9 Desember. Ketua DPC PDIP Banggai Laut ini kembali maju sebagai calon bupati Banggai Laut.

Kader PDIP yang juga Walikota Cimahi, Ajay Priatna, ditangkap KPK pada 27 November. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya yang terdiri dari pejabat Kota Cimahi dan sejumlah pihak swasta. Ajay ditetapkan menjadi tersangka lantaran diduga meminta komitmen fee sebesar Rp3,2 miliar terkait izin pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi. Ketua DPC PDIP Kota Cimahi ini diduga sudah menerima duit suap dalam lima kali penerimaan sebesar Rp1,661 miliar.

Pada 27 November 2020, Ajay kembali menerima Rp425 juta. Pada saat penerimaan inilah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ajay. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk OTT yang simultan dilakukan KPK. "Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Desember 2020.

Atas beberapa OTT terhadap kadernya, Hasto mengatakan PDIP terus menerus mengingatkan agar kader tak menyalahgunakan kekuasaan apalagi korupsi. Ia mengatakan prinsip antikorupsi selalu ditanamkan dalam berbagai kegiatan partai, misalnya di sekolah partai untuk calon kepala daerah. "Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," kata Hasto.

Kemudian dalam data yang dirilis IDN Times 16 Januari 2020, ada 5 nama kader PDIP yang tersangkut korupsi selang 5 tahun terakhir. Pertama, Damayanti Wisnu Putranti, merupakan anggota Komisi V DPR yang berasal dari PDIP. Ia terjaring OTT KPK pada Rabu, 13 Januari 2016. Damayanti menerima suap sebesar Rp8,1 miliar. Uang tersebut diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 328 ribu dolar Singapura (Rp3,3 miliar), lalu 73 ribu USD (Rp1 miliar), dan 404 ribu dolar Singapura (Rp4 miliar). Damayanti divonis 4 tahun 6 bulan. Kedua, Sri Hartini Bupati Klaten ditangkap penyidik KPK pada akhir 2016. Kader PDIP ini terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Total uang suap sebesar Rp2 miliar. Setelah menjalani persidangan, Sri Hartini kemudian divonis 11 tahun penjara.

Ketiga, Muhammad Samanhudi Anwar Walikota Kota Blitar pernah terjerat kasus korupsi. Ia diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo pada 8 Juni 2018 silam. Uang tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar, dengan nilai kontrak hingga Rp23 miliar. Samanhudi Anwar kemudian divonis 5 tahun penjara. Ia terbukti menerima suap Rp1,5 miliar. Keempat, Supian Hadi Bupati Kotawaringin Timur, juga pernah terjerat kasus korupsi. Ia dinilai merugikan negara dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu Rp5,8 triliun. Supian diduga mendapat suap dari 3 perusahaan untuk mempermudah proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Supiah Hadi diduga juga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp1,3 miliar, dan uang sebesar Rp500 juta. Kelima Harun Masiku Politisi PDIP, terseret dalam pusaran kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Kasus ini diduga terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR. Sampai saat ini penyidik KPK masih memburu Harun Masiku yang mendadak menghilang setelah kasus ini terbongkar. (cnn/detik/antara/tempo/idntimes)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors