DAYA gedor pemerintah daerah (pemda) dalam berinovasi terus diingatkan. Khususnya pada 6 area inovasi yakni administrasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, kebijakan, frugal, teknologi serta sosial.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni. Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) ini menjelaskan, pemda dapat menerapkan inovasi di bidang administrasi dengan mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntabel.

Selanjutnya, pemda juga dapat melahirkan inovasi di area manajemen.  Guna melakukan pembaruan prosedur dan birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.  “Inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak, juga perlu diterapkan pemerintah daerah,” terang Fatoni.

Dia menambahkan, peningkatan inovasi juga dapat dilaksanakan di area inovasi frugal. Terobosan tersebut memungkinkan pemda menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah tersebut diyakini akan menunjang kinerja pemda lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar.

Lanjut Fatoni, di era digital seperti saat ini, penting bagi pemda untuk fokus juga pada area inovasi teknologi. Dalam inovasi tersebut, pemda dapat mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan atau alih teknologi. “Selain itu, jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi di area sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif,” terangnya.

Menurut Fatoni, 6 area inovasi tersebut perlu menjadi fokus utama pemda dalam berinovasi, tak terkecuali Provinsi Aceh. Lantaran, pada Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 Provinsi Aceh hanya melaporkan sebanyak 36 inovasi dengan rincian 11 inovasi dapat diukur, sedangkan 25 lainnya dianggap belum memenuhi kriteria. Hal itu disebabkan kurangnya dokumen penunjang dari inovasi yang dilaporkan. “Oleh karenanya pemda perlu melengkapi data penunjang, agar hasil inovasi dapat divalidasi,” katanya.

Kendati demikian, Fatoni mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan inovasinya. Apalagi, upaya tersebut terlihat dalam capaian Indeks Inovasi Daerah. Semula pada 2018, Provinsi Aceh menempati peringkat 29 dengan predikat tidak dapat dinilai (disclaimer). Kemudian pada tahun 2019, ranking tersebut justru turun di posisi terendah dari 34 provinsi yang dinilai.

“Namun pada 2020, Provinsi Aceh meningkat pesat ke peringkat 16 dengan predikat sangat inovatif. Tentunya hal ini dapat menginspirasi daerah lainnya,” kunci Fatoni.(sonny dinar)