GERAK Dinas Kesehaan (Dinkes) Provinsi Sulawes Utara (Sulut) disorot.  Penanganan masalah kesehatan di tengah pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), jadi pemicu. Kritikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, pun meletup.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menyampaikan, secara pribadi sangat yakin dengan penanganan Covid-19 di Indonesia terutama di Sulut. Hanya saja, ia sudah terlanjur tidak percaya dengan dengan pengelolaan dan penanganan yang dilakukan Dinkes, khususnya kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

“Karena sudah beberapa kali, termasuk komunikasi. Tetap kita dalam berbagai hal dalam rangka menangani pandemi ini perlu kerja kolaboratif dan perlu kerja kolektif. Makanya ada ketidakpercayaan saya dengan berbagai indikator,” terang Melky dalam rapat dengar pendapat yang digelar dengan Dinkes Sulut, baru-baru ini, di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.

Dari awal dirinya sudah mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sulut. Tidak hanya sekedar melawan pandemi Covid-19 dengan membiarkan Dinkes, bekerja sendiri. Tapi diakuinya pula, semua tidak akan berjalan kalau dinas terkait tidak menjalankan tugas dengan benar. “Upaya penanganan sejauh ini bisa membaik sampai saat ini karena peranan aktif kabupaten kota yang berhasil menurunkan level PPKM. Cara kami untuk melakukan perbaikan dengan memberikan kritikan yang konstruktif. Kami akan membangun dengan narasi-narasi yang bisa membawa dampak bagi daerah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa indikator yang membuatnya tidak percaya lagi kepada Dinkes Sulut. Salah satunya terkait dengan anggaran. Laporan terkait dengan anggaran yang diberikan kepada mereka menurut Melky, tidak serapih dengan dinas lainnya. “Ini seperti pertemuan di warung kopi, disodorkan data yang tidak secara detail. Kalau Dikda (Dinas Pendidikan Daerah), datanya begitu rapih bahkan banyak membicarakan pandemi di Sulut. Bagaimana inovasi pembelajaran jarak jauh. Kalau seperti ini saya nilai cara kerja yang tidak proifesional dalam rangka tertib administrasi. Dengan anggaran yang besar harusnya punya implikasi terhadap pelayanan kesehatan di Sulut,” ucapnya. (arfin tompodung)