Manado, MS

Nada warning meletup dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Gedung Cengkih mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Ke depan diharapkan agar tidak ada lagi sekolah yang menahan ijazah. Peringatan tersebut disampaikan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Mereka meminta agar pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan yang baik di sekolah-sekolah. Jangan sampai ada yang menahan ijazah siswa dengan alasan belum melunaskan biaya tertentu.

"Terkait fungsi pengawasan, fraksi Nasdem berharap tidak ada lagi SMA (Sekolah Menengah Atas) yang menahan ijazah siswa karena tidak membayar atau tidak melunasi tagihan tagihan yang bukan merupakan kewajiban siswa," tegas Anggota DPRD Sulut, Mohammad Wongso, saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Nasdem, saat Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda, Kamis (4/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Diketahui sebelumnya, Komisi IV DPRD Sulut di bawah pimpinan ketuanya Braien Waworuntu, sudah pernah mengingatkan terkait persoalan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut. Salah satu persoalan serupa terjadi di SMA Negeri 4 Manado. Kabar adanya pungutan secara paksa di sekolah tersebut telah sampai ke telinga anggota DPRD Sulut.

Ketika itu reaksi kritis dilayangkan Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk. Dirinya meminta agar Dikda Sulut, mengambil tindakan tegas pada Kepala SMAN 4 Manado. Bahkan menurutnya, pimpinan sekolah dimaksud harus diganti.

"Ibu Kadis harus tegas. Yang begini harus dipangkas, mau siapa kek cantolannya mau siapa kek orangnya. Jangan berlindung di balik peraturan gubernur, pergub, karena pergub tidak mengatur seperti itu," tegas politisi PDIP ini, saat rapat dengan Dikda Sulut.

Ia mengatakan, sumbangan pendidikan tidak bisa dipungut setiap bulan dan ditetapkan besarannya. Apalagi sampai berdampak pada siswa hingga tidak bisa ikut ujian. Apalagi sampai tidak bisa mengambil ijazah. "Kalau memang seperti itu prakteknya, apapun alasannya kepala sekolah ini kurang ajar dia berkamuflase dengan mengatakan ini bukan perintah dia tapi atas dasar kesepakatan bersama dengan orang tua kemudian berlindung di balik peraturan gubernur," tegasnya.

Bagi Tuuk, amanat dari pergub tidak seperti itu. Tidak bisa kemudian mengorbankan siswa. Kalau sumbangan berarti tidak bisa dipaksa. "Amanat dari pergub tidak seperti itu, namanya sumbangan ya sumbangan. Menurut saya hal-hal seperti itu yang membuat kualitas pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kita turun," tegasnya.

Menanggapi rekomendasi dari Julius Jems Tuuk, Kadis Dikda Sulut, Grace Punuh berjanji akan merespon dengan memberikan tindakan tegas pada oknum Kepsek tersebut. "Terkait rekomendasi dari Pak Jems Tuuk Kami akan segera melakukan tindakan tegas pada Kepsek SMAN 4," ujar Kadis dr Grace Punuh tegas.

Diketahui, belum lama ini sempat heboh terkait dengan foto kartu sumbangan pendidikan di SMAN 4 Manado yang mana dalam keterangannya mencantumkan nilai daftar sumbangan. Sekaligus dengan waktu dan tanggal pembayarannya yang sudah ditetapkan selama satu tahun. Sejumlah tanggapan pun dilontarkan masyarakat terkait postingan itu, dan sebagian besar masyarakat juga tidak setuju dengan itu. (arfin tompodung)