Sebaran Guru ‘Pincang’, Deprov Kritik Dikda


Manado, MS

 

Reaksi kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Tidak seimbangnya penyebaran guru di wilayah bumi Nyiur Melambai disorot. Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut pun didesak segera ambil langkah tindak lanjut.

 

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IV Dewan Provinsi (Deprov) Sulut, Yusra Alhabsyi saat pembahasan evaluasi kerja dengan Dikda Sulut. Ia mengungkapkan, pembagian guru di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak merata. Sejumlah kabupaten kota di Sulut dinilai sangat kekurangan guru. Menurutnya, sudah banyak tenaga harian lepas (THL) yang mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Itu salah satu penyebabnya karena perpindahan guru. 

 

"Contohnya di sekolah itu dia (THL, red) lulus (CPNS, red) tiga orang. Ternyata, pengganti THL ini hanya satu. Sementara, yang lulus itu pindah ke sekolah lain. Berarti kan terjadi kekosongan guru di sana," ungkap Yusra dalam giat yang digelar di ruang rapat Komisi IV dan dihadiri Kepala Dikda Sulut, dr Grace Punuh, Selasa (9/11).

 

Kondisi di lapangan dijelaskan Yusra, ada banyak terjadi kekosongan tenaga guru. Sebab itu, masalah ini harus menjadi perhatian serius dinas terkait. “Mohon maaf ibu kadis (kepala dinas, red), karena kami banyak berkeliling, didapati terjadi ketidakseimbangan dalam ketersediaan guru. Beberapa daerah termasuk dapil (daerah pemilihan, red) saya Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya, itu justru lebih tersentuh di daerah-daerah seperti Manado dan Minahasa,” ucapnya.

 

"Daerah kepulauan dan wilayah Bolmong Raya perlu disupport pendidikannya dengan memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai," sambungnya.

 

Selain itu, dirinya mengingatkan, banyak kepala sekolah (Kepsek) di Bolmong Raya hanya berstatus pelaksana tugas. Di antaranya, karena Kepsek definitif pensiun. Dicontohkannya, di SMA Negeri 1 dan 2 Kotamobagu, SMA I Bolaang serta sejumlah sekolah SMA/SMK di kabupaten kota lainnya. Terutama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. "Kemarin kan informasi dari ibu kadis bahwa untuk periode kedua pemerintahan OD-SK (Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, red), kita berkomitmen. Tentu untuk memastikan semua kepala sekolah itu sesuai dengan kapasitas dan penjenjangan. Hal ini agar memenuhi harapan kita sesuai standar yang pernah disampaikan kepada kami pada waktu sebelumnya," urai Yusra.

 

Sementara, Kepala Dikda Sulut mengungkapkan, pihaknya akan mengonsultasikan persoalan ini dengan Badan Kepegawaian Daerah. "Ini agar pemerataan yang dimaksud oleh Pak Yusra Alhabsyi dapat segera direalisasi," tanggap Punuh. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors