Jerit petani Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) nyaring hingga ke telinga eksekutif. Adanya pembagian pupuk yang tak merata jadi penyebab. Upaya menyolusikan masalah ini pun dijanjikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) besutan Bupati Yasti Mokoagow.

Pada 2018 lalu, penyaluran tersebut hanya dirasakan sebagian kelompok tani saja. Bahkan, laporan soal distribusi yang tidak merata itu, sudah diketahui Kepala Dinas Pertanian Bolmong, Remon Ratu. Menurut Ratu, mereka yang berhak menerima bantuan adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok tani dan tentunya berprofesi sebagai petani. "Yang masuk dalam kelompok tani itu yang menerima bantuan," ungkapnya, Selasa (8/1), kemarin.

Dijelaskannya, memang tidak semua kelompok tani menerima bantuan karena di Kabupaten Bolmong sendiri memiliki kuota. "Memang tidak semua kelompok tani yang menerima bantuan, karena kan kami punya kuota. Seperti 2018 lalu kuota Jagung sebanyak 4.882 hektare dan Padi 2 ribu hektare. Dan ke depan kami akan berusaha agar yang belum nanti akan menerima bantuan," jelasnya.

Ditambahkannya, untuk penambahan kuota bantuan bagi petani dirinya belum bisa memastikan. Itu karena dia pun pada Senin depan baru akan mengikuti Rakernas di Jakarta terkait dengan data usulan penambahan bantuan di setiap kabupaten. "Itu kan baru daftar usulan, sedangkan di Indonesia banyak kabupaten dan kota. Ya, jadi bantuannya dibagi-bagi," jelasnya.

Ketika masuk di provinsi, maka di sana pun dibagi. Seperti 2018 lalu, untuk Pemprov Sulut mendapatkan bantuan sebanyak 2 ribu hektare. Ini pun dibagi ke tiap kabupaten dan kota di Sulut. Bolmong mendapatkan bantuan sebanyak 34.882 hektare. Sedangkan luas wilayah Bolmong sekira 98 ribuan lebih. “Jadi memang bertahap. Kalau untuk penambahan bantuan (kuota) masih akan dilihat, karena kan tidak mungkin kami yang tentukan," pungkasnya. (endar yahya)