KPU Sulut Audensi Dengan Kesbangpol dan Kejati



Manado, MS

Jalan menuju pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 terus dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut). Meski tahapan, program dan jadwal belum dipastikan namun beberapa kegiatan menjelang pesta demokrasi tersebut tetap dilakukan. Kali ini dengan menggelar audensi bersama sejumlah lembaga. 

KPU Provinsi Sulut melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut. Adapun yang datang, Ketua KPU Provinsi Sulut Ardiles M R Mewoh, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Lanny A Ointu dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Winda Tulangow yang menghadiri kegiatan tersebut. Mereka disambut langsung Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol, Ferry R J Sangian SSos MAP.

"Pemerintah Provinsi Sulut sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan KPU Provinsi Sulut dalam menghadapi tahapan pemilihan serentak tahun 2024," kata Sangian.

Sementara itu, Mewoh selaku ketua KPU Provinsi Sulut sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulut yang telah merespon dengan baik pelaksanaan tahapan yang kegiatannya akan segera dimulai tahun ini. Selanjutnya KPU Provinsi Sulut akan terus berkoordinasi dengan Provinsi Sulut dalam hal ini Badan Kesbangpol Provinsi Sulut terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka persiapan tahapan pemilihan 2024. Diantaranya pengiriman informasi Data Pemilih Berkelanjutan yang rutin dilaksanakan setiap bulan.

"Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan dokumen usulan hibah operasional non pemilihan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah direvisi sesuai dengan anggaran yang akan diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara," urainya.

Pertemuan ini juga dihadiri para pejabat Badan Kesbangpol antara lain Noldy Z Salindeho MSi Sekretaris Badan, Reynaldo R R Walujan SSTP MSi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Rony Sepang SH Kepala Sub Bagian Pengembangan Etika dan Budaya Politik dan Della M Lasut MAP, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 


KPU Sulut audiensi di Kejati Sulut

Selanjutnya, Selasa (11/1), jajaran KPU Sulut dipimpin langsung Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Kunjungan Mewoh dan jajarannya diterima langsung Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Fredy Runtu didampingi jajaran pejabat di lingkungan Kejati. 

Dalam pertemuan tersebut Mewoh menyampaikan, pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 akan melibatkan Kejati Sulut terkait dengan kajian dan penanganan permasalahan hukum serta advokasi terkait perkara perdata, Tata Usaha Negara dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. "Hal ini karena keberadaan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dan tupoksi kejaksaan yang berhubungan dengan persoalan hukum dalam tahapan pemilu dan pemilihan," kata Mewoh.
 
Menurut Mewoh, KPU Sulut ke depan dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan 2024 yang kompleks, akan menghadapi berbagai potensi tantangan dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu dibutuhkan hubungan yang harmonis dan komunikatif. 

"Itulah sebabnya dibutuhkan koordinasi dengan setiap stakeholder, dan hari ini kita memulainya dengan Kejaksaan Tinggi Sulut," ungkap Mewoh.

Plt Kajati Sulut, Fredy Runtu menyambut baik inisiatif KPU Sulut tersebut. Runtu yang pernah menjalankan tugas sebagai Panwaslu tersebut menegaskan, tugas KPU sangat berat apalagi dalam menghadapi kompleksitas pemilu serentak yang menggabungkan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada di tahun yang sama. 

Karenanya Runtu berharap, ketika tahapan dimulai KPU cepat memberikan informasi dan menjaga proses komunikasi dengan setiap stakeholder termasuk pihak kejaksaan. Ini agar pihaknya dapat terlibat sesuai kewenangan yang ada dalam menyukseskan Pemilu 2024 sebagai agenda nasional yang harus disukseskan bersama.
Di ujung pertemuan tersebut, Mewoh menyerahkan paket buku pilkada 2020 yang terdiri dari 18 judul buku yang diterima Plt. Kajati Sulut Freddy Runtu yang mengapresiasi penulisan buku tersebut. Menurut Runtu, hal tersebut merupakan salah satu indikator akuntabilitas publik terhadap tugas penyelenggaraan pilkada 2020.

Usai pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Mewoh menambahkan, kerja sama dengan pihak Kejati ini akan diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) jika tahapan pemilihan telah berlangsung. 

"Nanti kita lihat apakah PKS tersebut dalam bentuk perpanjangan terhadap PKS yang telah ada sebelumnya ataukah dalam bentuk yang baru," ungkapnya lagi.

Sebagaimana diketahui sejak penyelenggaraan pemilu 2019 dan pilkada 2020, kerjasama KPU dan kejaksaan selalu dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.

Turut hadir dalam audiensi ini Komisioner KPU Sulut, masing-masing Meidy Tinangon dan Lanny A Ointu, bersama dengan Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti yang didampingi Kabag Keuangan, Umum dan Logisitik Meidy R. Malonda. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors