Manado, MS

Sinyal dukungan penuntasan persoalan keluhan warga terkait aksi perusahaan finance, diberikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Banyak laporan masyarakat yang merasa dirugikan jadi penyebab. Agenda rapat dengar pendapat dalam waktu dekat dipastikan segera bergulir. 

Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay mengatakan, mereka nantinya akan menindaklanjuti terkait keluhan warga yang menjadi korban penyitaan-penyitaan kendaraan yang dibuat pihak finance namun tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. "Maka dewan akan mengambil langkah untuk mengundang pihak finance, perwakilan korban yang kendaraannya disita di tengah jalan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ungkap pimpinan dewan provinsi (Deprov) ini dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Rabu (13/1). 

Harapannya dengan pertemuan tersebut akan ada penyelesaian yang bisa memberikan keuntungan dan memuaskan semua pihak. Baik dari pihak finance, OJK maupun masyarakat. "Kan dibuat rapat agar supaya hal seperti ini tidak berlanjut dan ada solusi yang win win. Bagi finance, OJK dan masyarakat," ungkap wakil rakyat daerah pemilihan Kota Manado ini. 

Kalau ada jalan yang bisa saling menguntungkan maka hasilnya diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat tapi juga finance tidak merasa rugi. Selain itu, tugas OJK bisa didorong untuk bertindak dengan baik. "Jadi masyarakat yang pinjam dengan jaminan kendaraan terlindungi. Pihak finance tidak dirugikan atau yang meminjamkan uang dengan jaminan kendaraan tidak dirugikan dan Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya," tegasnya. 

Disampaikan Mailangkay, dalam undangan nanti yang dipanggil yakni seluruh finance yang terkait dengan korban. Diakuinya, korban yang melapor bukan hanya satu melainkan ada banyak. Namun cuma beberapa saja yang akan dipanggil terkait dengan perusahaan finance yang ada.

"Seluruh finance yang terkait dan ada perwakilan korban termasuk pak Rusli yang sempat kami hearing lalu tapi bukan cuma dia ada banyak korban. Nah finance-finance yang terkait dengan perwakilan korban itu akan kami undang segera. Mungkin bulan Januari ini (2021, red). Akan kami lakukan di bulan Januari," kunci Koordinator Komisi II DPRD Sulut ini. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian sempat mengangkat masalah tersebut dalam penyampaian laporan kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi II DPRD Sulut, saat Rapat Paripurna DPRD Sulut, baru-baru ini. Ketika itu dirinya menyampaikan, bersama dengan personil yang ada di komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu, mendapat berbagai keluhan warga soal tindakan perusahaan finance yang meresahkan masyarakat. Ketika itu Cindy menjelaskan, terkait perusahaan finance yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, banyak warga yang merasa dicurangi oleh pihak pengelolah perusahaan finance. (arfin tompodung)