PERISTIWA penghadangan beribadah jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Philadelpia, Medan Labuhan, Sumatera Utara (Sumut), terus menuai keprihatinan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pdt Dr Henriette Tabita Lebang.

"Ya, ini keprihatinan kita ketika kita kurang menghargai satu terhadap yang lain. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan ya hal itu terjadi, dari mana pun mulainya, kita perlu mencari solusi bersama, duduk bersama untuk mengatasi masalah ini," ungkap Henriette di kantor pusat PGI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (16/1) kala bersama Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Prof Syafiq A Mughni.

Henriette mengatakan Indonesia adalah negara Pancasila, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai gotong-royong dan persaudaraan. Menurutnya, itulah yang seharusnya ditumbuhkembangkan. "Sayang sekali belakangan ini nilai-nilai ini tergerus oleh berbagai sebab, sehingga fanatisme, radikalisme, makin mencuat," ujarnya.

Ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara jernih berlandaskan Pancasila. Dengan begitu, menurutnya, tidak akan terjadi benturan di lapangan. "Saya kira dari dulu masyarakat Indonesia hadir dalam masyarakat majemuk, baik majemuk secara suku, agamanya, majemuk pilihan politiknya, tapi bagaimana supaya itu jangan berbenturan gitu. Nah, ini yang harus ditumbuhkembangkan semangat itu," ucapnya.

Penanganan persoalan itupun diserahkan kepada PGI wilayah Sumatera Utara serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pihak-pihak terkait. Dia berharap semua diselesaikan dengan damai. "Karena mereka yang berada di lapangan, mereka yang mempelajarinya, PGI wilayah Sumut karena ada statement-statement yang dikeluarkan oleh masing-masing. Tentu itu sesuai dengan pemahaman mereka, karena mereka yang lebih dekat kepada konteks itu," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prof Syafiq menyampaikan hal senada. Dia mendorong agar persoalan ini diselesaikan dengan semangat persaudaraan. "Itu kan sudah ada FKUB di sana, kemudian ada pemerintah daerah di sana, ya tentu kita bersifat normatif, apalagi dalam masa otonomi daerah. Kita bersifat normatif supaya mendorong diselesaikan secara saksama dengan semangat persaudaraan. Jadi kita dorong supaya diselesaikan," ujarnya.

Kedatangan Prof Syafiq sendiri ke PGI terkait rencana musyawarah besar pemuka-pemuka agama yang akan dilaksanakan pada 2019 ini. Dia bersama PGI membahas persoalan-persoalan apa saja yang nantinya perlu dibahas di agenda besar tersebut.

"Kemudian akan membahas bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama antaragama ini dalam berbagai macam program yang konkrit, bergerak bersama-sama untuk rukun, harmonis, dengan semangat keadilan kita berjuang meningkatkan harkat martabat kemanusiaan," sambung Prof Syafiq seraya berharap  di tahun politik ini, kerukunan antarumat beragama tetap terjaga.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Al Ahyu menjelaskan duduk perkara warga protes terhadap ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) karena dilakukan di rumah tinggal.  Rumah Pendeta Jans Frasman Saragih disebut belum memiliki izin sebagai rumah ibadah. Sehingga warga melakukan protes.  Menurut Al Ahyu, keberatan warga sudah disampaikan sejak Agustus 2018 lalu. Namun Al Ahyu memastikan suasana saat ini sudah kondusif. Pendeta Jans Fransman juga berjanji akan menghentikan kegiatan ibadah di rumahnya.(dtc)