Parpol Bisa Dipidana Bila Catut Nama Orang



 

Manado, MS

Jerat hukum bagi partai politik (parpol) yang mencatut nama seseorang tak main-main. Bagi parpol yang dengan sengaja menggunakan KTP orang lain untuk dimasukkan sebagai anggota atau pengurus parpol tanpa persetujuannya maka oknum dalam parpol itu bisa dipidanakan.

Hal tersebut disampaikan pakar politik Sulawesi Utara (Sulut), Ferry Daud Liando. Ia mengungkapkan, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. "Ketentuan pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Eleketronik dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," tegas akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Dijelaskannya, aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi dan melakukan manipulasi data kependudukan. Dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta. "Menurut informasi dari KPU RI dan Bawaslu RI bahwa terdapat banyak nama penyelenggara pemilu yang dicatut namanya oleh parpol sebagai anggotanya. Hal itu diperoleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada saat pengecekan NIK (Nomor Induk Kependudukan) anggota parpol dan ditemukan banyak penyelenggara yang tercatat.  Bukan tidak mungkin ada banyak masyarakat lain yang juga namanya dicatut," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk mengecek apakah namanya dicatut, masyarakat bisa mengakses melalui aplikasi yang disediakan KPU. Hanya dengan menginput NIK maka informasi sudah terlacak. "Sesuai UU pemilu bahwa parpol calon peserta pemilu harus mendaftar di KPU dan dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual. Khusus parpol peraih kursi pemilu 2019, hanya melalui verifikasi administrasi," ujarnya.

Lanjutnya, syarat bagi parpol calon peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di 34 provinsi, 75 persen kabupaten kota dan 50 persen di jumlah kecamatan di setiap kabupaten kota.
Selain pengurus harus juga dilengkapi dengan kantor sekretariat dan anggota 1/1000. "Selama ini ada banyak parpol yang sulit memperoleh anggota. Banyak masyarakat yang tidak bersedia menjadi anggota parpol. Karena itulah banyak parpol berusaha memanipulasi anggotanya dengan mencatut nama orang," tuturnya.

Kemudian menurutnya, terdapat sejumlah alasan mengapa masyarakat tidak mau menjadi anggota parpol. Pertama, karier politik di parpol tidak menjamin. Meski sudah lama menjadi kader tapi tidak menjamin untuk dipromosi pada jabatan-jabatan politik. "Yang menjadi calon legislatif atau kepala daerah justru bukan kader parpol," ungkapnya.

Alasan kedua, hampir semua lembaga survei selalu menempatkan parpol sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Selanjutnya alasan yang terakhir, masyarakat trauma dengan perilaku elit yang korup dan sebagian besar tidak memiliki komitmen melayani masyarakat. "Hal ini dianggap publik bahwa parpol gagal membentuk kader-kadernya menjadi pemimpin yang baik," kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting