Manado, MS

Keluh masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk sektor pendidikan memantik reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Utamanya terkait Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut. Banyaknya pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah (Kepsek) yang sekian lama belum definitif jadi penyebab.

Aspirasi masyarakat tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan BMR, Yusra Alhabsyi, saat rapat  dengar pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (19/8), di ruang rapat komisi IV. “Masih banyak guru-guru kepsek yang statusnya plt, belum definitif dan ini sudah berjalan bertahun-tahun,” kritik Yusra.

Menurutnya, ketika kondisi ini kemudian dibiarkan maka akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada. Pada akhirnya bagi dia, akan berdampak pada efektivitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. Dirinya memberi warning Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut karena hal ini sudah berulang kali disampaikan. “Sementara ini sudah disampaikan berulang kali kepada dinas pendidikan tapi belum dieksekusi,” sorot Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini seraya meminta data plt kepsek yang belum definitif. 

Selain itu, anggota dewan provinsi (deprov) dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyampaikan, di beberapa titik di wilayah BMR keterpenuhan gurunya masih minim. Tidak seperti di Kotamobagu yang keterpenuhan gurunya sudah memenuhi standar. “Tapi di kabupaten lain banyak belum terpenuhi untuk SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah, Grace Punuh menyampaikan, untuk data-data plt Kepsek yang belum definitif sudah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. "Jadi untuk data-data tersebut sudah kita sampaikan ke BKD Sulut," ungkap Punuh. (arfin tompodung)