Sosper di Matungkas, HeRo Apresiasi Kehadiran Masyarakat



Manado, MS

Tugas memperkenalkan produk hukum daerah yang telah ditelurkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali diemban legislator, Herry Rotinsulu (HeRo). Upaya itu dilakukannya lewat sosialisasi peraturan daerah (Perda) yang digelar di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Rabu (28/9).

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Sulut Herry Rotinsulu mengungkapkan, DPRD punya tiga fungsi yakni fungsi pengawasan, fungsi budgeting atau menyusun anggaran daerah dan fungsi legislasi atau menyusun perda. Namun dewan juga punya tugas mulia yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Berdasarkan hal itu maka salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah sosialisasi perda, seperti saat ini kami laksanakan,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Ia menjelaskan, dalam sosper kali ini ada dia perda yang akan disosialisasikan yakni perda Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan Perda nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Maka dari itu dirinya mengapresiasi kepada masyarakat selaku peserta yang boleh berkesempatan hadir dalam undangan kegiatan sosper tersebut. "Kita bersyukur karena dengan segala kesibukan kita boleh ada saat ini dalam kegiatan sosialisasi perda," ujar Anggota Komisi II DPRD Sulut tersebut. 

Oldy Rotinsulu yang adalah nara sumber sosper pada saat itu menyampaikan,  2 perda tersebut bisa ditetapkan atas dasar yang kuat dari para anggota DPRD Provinsi Sulut. Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di daerah bumi Nyiur Melambai.

“Tentunya ini harus diapresiasi karena fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kedua perda ini bisa dihasilkan. Dan sekarang disosialisasikan untuk kita semua,” jelas akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Oldy menjelaskan, perda Fakir miskin dan Anak Terlantar, perlu diatur tentang pendataan fakir miskin, pembinaan dan pengawasan serta dengan fasilitas dan perlindungan. Penganggarannya, dalam APBD Provinsi Sulut atau sumber lain yang sah. “Untuk perda ini juga, peran masyarakat akan dibutuhkan pemerintah terkait dengan pendataan dan koordinasi dengan instansi teknis yang bertugas untuk hal tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, Oldy juga menuturkan bahwa kehadiran para rekan-rekan penyandang disabilitas di Sulut akan semakin diakui pemerintah maupun masyarakat luas. Hal itu dikuatkan dengan kehadiran Perda Disabilitas. Mereka yang penyandang disabilitas perlu diperlakukan secara adil dengan yang lain karena setiap orang perlu ada kesamaan hak. Walaupun disabilitas, merek juga berhak mengikuti perlombaan olahraga, diterima sebagai pekerja dan berwirausaha. Perlu diberikan perlindungan dan harus mendapat hak. Makanya mereka juga berhak mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk bisa punya keahlian.

"Dimana ada beberapa pasal dalam perda ini menjelaskan bahwa Instansi ataupun perusahaan wajib memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari total pekerja yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi contohnya, dalam satu perusahaan ada 100 pekerja, perusahaan itu wajib memperkerjakan paling sedikit 2 orang penyandang disabilitas,” ucapnya. (arfin tompodung)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting