Paripurna mendengarkan laporan hasil reses masa persidangan I tahun sidang IV tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi momen penting bagi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sarhan Antili dengan melayangkan interupsi. 

Paripurna yang digelar di ruang utama DPRD Minut, Senin (16/1) itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Minut Olivia Mantiri dan Bupati Minut Joune Ganda yang diwakili Asisten II Alan Mingkid beserta sebagian anggota DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Utara.

Paripurna yang baru berjalan beberapa menit itu langsung mendapat interupsi anggota DPRD Minut Sarhan Antili. Dia menyoroti mengenai dunia pendidikan Minut yang saat ini sedang ‘menangis’. Seperti persoalan ada 16 sekolah swasta di Kabupaten Minahasa Utara yang terancam tidak akan menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2023 ini. Kata dia, hal ini sangat menggelitik dimana jika itu sampai terjadi akan berdampak pada kegiatan pendidikan ke 16 sekolah tersebut. 

"Saya mendapatkan laporan ini melalui pesan whatsapp dari masyarakat. Dan sekolah-sekolah swasta tersebut terdiri dari sekolah berbasis muslim, katolik, GMIM dan sekolah swasta lainnya. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian serius dan wajib diperjuangkan pemerintah Minahasa Utara juga kita sebagai anggota DPRD," tegas politisi dapil Likupang Raya itu.

Haji SAH sapaan akrabnya menambahkan, menyangkut alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sekolah yang ada di Minahasa Utara. Mirisnya, terdapat beberapa bangunan sekolah yang sudah dirobohkan untuk dibangun melalui dana DAK tersebut, namun sampai pada triwulan ketiga tidak dicairkan. Hal ini tentunya, akan mengganggu sekali terhadap aktivitas dunia pendidikan di Minahasa Utara.

"Masalah ini sudah dipastikan akan menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar para siswa-siswa. Dikarenakan ruang kelas sudah dirobohkan untuk dibangun baru. Sudah direhabilitasi namun tidak selesai. Ini juga yang perlu dicarikan solusi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar bisa teratasi," tandas legislator 4 periode itu.(kiky)