Pesan disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulut. Instansi ini diharapkan serius mengawasi wilayah perbatasan. Alasannya, diduga sangat rawan terjadi perdagangan senjata. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Kaawoan, saat rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sulut dengan BPPD Sulut, Senin (6/2/2023), di ruang rapat Komisi I. Ia mengatakan, kabarnya di wilayah perbatasan Talaud dengan Filipina sangat rentan dengan perdagangan senjata. "Ada informasi banyak senjata yang masuk dari Filipina ke Talaud dan senjata itu yang diduga dibawa ke Papua," ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa-Tomohon tersebut.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengungkapkan, penting BPPD untuk selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian bisa ada sesuatu yang dibuat. "Supaya ketika dipercayakan lagi masih memimpin, RDP (rapat dengar pendapat) berikut, tidak itu itu lagi yang disampaikan. Supaya ketika koordinasi ada satu dua kegiatan yang mungkin bisa terakomodir. Karena badan perbatasan Sulut ini bukan ekskeutor," ujar Kaawoan. 

Kepala BPPD Sulut, Jemmy Gagola mengungkapkan, untuk perdagangan senjata, sebenarnya bukan hanya satu isu saja yang ada di sana. Selain perdagangan senjata, ada pula isu teroris, alkohol, ilegal logging. Terkahir ada kasus trafficking di Sangihe. "Jadi sudah tambah lagi isunya. Ada case baru. Semoga berikutnya tidak ada. Karena ada yang istilah di sana sapi pisang (Sanger-Filipin dan Filipin-Sanger). Jadi yang melakukan kejahatan di filipin karena juga orang-orang dari kita," ujar Jemmy. (arfin tompodung)