Warning disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Melky Jakhin Pangemanan (MJP) ke tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Dirinya mengingatkan terkait dengan banyaknya aplikasi yang digunakan instansi tersebut. Harapannya bisa bermanfaat bagi peningkatan mutu Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dari pencermatan MJP, ia melihat ada begitu banyak aplikasi yang digunakan BKD. Memang menurutnya, untuk mengatur ASN dibutuhkan sebuah aplikasi dan platform yang menunjang secara optimal dari sisi kepegawaian. Hanya saja baginya, sejauh mana ini aplikasi ini diwujudkan dan dimanifestasikan dalam kinerja perangkat daerah. "Karena lahirnya aplikasi ada konsekuensi biaya. Beda kalau seperti di instansi lain ada SDM yang mumpuni di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sehingga gratis. Tapi kalau dia mengeluarkan biaya haeus berdampak bermanfaat bagi kemajuan ASN," tegas MJP, saat rapat dengar pendapat Komisi I dengan BKD Provinsi Sulut.

Baginya hal ini perlu dievaluasi dari pihak BKD. Agar pembuatan segudang aplikasi ini bisa berdampak terhadap peningkatan kinerja ASN. Kalau tidak maka mubazir apa yang sudah dibuat. Apalagi jika mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk aplikasi tersebut. "Kalau tidak berhasil berarti dari segi perencanaan tidak matang," ungkap MJP.

Ia menambahkan, jangan sampai juga personil ASN di BKD Sulut tidak tahu menggunakan aplikasi tersebut. "Jangan sampai orang BKD juga tidak tahu memanfaatkan aplikasi ini. Karena kan tujuannya (pembuatan aplikasi, red) agar peningkatan mutu dan pelayanan publik semakin baik," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini. (arfin tompodung)