Manado, MS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpar-RB) melaksanakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). 

Uji publik yang dihadiri dosen dan tenaga kependidikan Unsrat di ruang pertemuan di gedung Rektorat, Kamis (10/08/2023). 

Uji publik ini terkait revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. 

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Dr Ir Alex Denni MM mengatakan, revisi UU ASN ini merupakan inisiatif DPR yang disambut baik pemerintah. 

"Presiden Jokowi ingin mempercepat transformasi ASN Indonesia menuju aparatur yang profesional," katanya. 

Dijelaskan, semua manajemen ASN diperbaiki. Mulai dari sistem perekrutan, mengelola kinerja, perkembangan kompetensi, manajemen SDM hingga kesejahteraan.

"UU ASN ini nantinya memaksa ASN bekerja profesional berbasis kinerja. Mereka yang tidak produktif akan ketinggalan dan merasa tidak nyaman sehingga bisa saja undur diri," ujarnya. 

Diketahui, dari sekian banyak perubahan, satu diantaranya terkait rekrutmen yang kebutuhan formasinya dipercayakan ke pemerintah daerah. 

"Sebelumnya, kebutuhan diusulkan pemda lalu diputuskan Kemenpan RB. Nanti pemda yang lebih fleksibel karena tahu kebutuhan masing-masing," jelasnya. 

Lanjutnya, pengusulan formasi tetap pada Kebutuhan sesuai dengan pembangunan nasional. 

Selain itu, ada UU ASN yang baru nanti diatur soal pemberhentian ASN. 

"Sekarang pemberhentian ASN susahnya minta. Ke depan, yang malas, melanggar aturan, langsung diberi sanksi," ungkapnya. 

Selanjutnya, semangat UU ASN bantu adalah ASN profesional dan berkualitas yang mengutamakan pelayanan publik. 

"Diharapkan daya saing bangsa lebih baik dan ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat," harapnya. 

Sementara, Wakil Rektor II Unsrat, Dr Ronny A Maramis SH MH menyampaikan, RUU ASN ini lebih objektif bagi ASN. 

"Kami lihat UU ASN yang baru lebih memberi solusi kepada ASN," pungkasnya.(sonny dinar)