Erikson Tegila Lolos Dari Jeratan Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Kaidipang, MS
Setelah berproses sekian lama, akhirnya pihak penyidik Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) resmi memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Mantan Kepala Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2007-2013, Erikson Tegila.

Erikson bisa menikmati masa-masa pensiunnya dengan tenang bersama keluarga setelah selamat dari kasus dugaan tindak pidana pemilu atas laporan dugaan ijazah palsu salah satu calon legislatif, yang bergulir di meja Gakkumdu Bawaslu Bolmut pada Pemilu 14 Februari 2024 silam.Dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik Polres Bolmut belum lama ini, kasus tersebut akhirnya dinyatakan tidak memenuhi unsur dan selanjutnya dinyatakan SP-3 atau dihentikan penyidikannya.

Kuasa Hukum Pranoto & Partner Law Firma, Krisdianto Pranoto, S.H, kepada wartawan Senin (29/7/2024) kemarin, mengungkapkan rasa syukurnya atas kebebasan kliennya dari jeratan hukum pidana pemilu. Pranoto mengungkapkan, sejak awal kasus ini bergulir di Gakkumdu, pihaknya sudah meyakini kalau kliennya tidak bersalah. "Apalagi dalam penerapan pasal pidana pemilu (pasal 520) UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu terdapat sejumlah kejanggalan, dan terkesan dipaksakan, terutama sejak laporan ini diterima dan
dilakukan kajian hukum yang keliru oleh Bawaslu Bolmut," ujar Pranoto.

Menurutnya lagi jika Kejanggalan pertama adalah dalam penerapan pasal pidana pemilu (psl. 520), dimana mereka yang telah dijadikan tersangka dalam kasus ini tidak seorangpun diantaranya adalah peserta pemilu. Kedua, adalah tidak adanya bukti otentik dari Gakkumdu yang menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki salah satu calon anggota legislatif di Kabupaten Bolmut adalah palsu, tapi hanya berdasarkan asumsi semata.

Dan kejanggalan ketiga adalah tidak adanya pembuktian terkait dengan mens rea atau niat untuk melakukan kejahatan, atau motif dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini. "Akibat kurang cermat dan kurang telitinya pihak Bawaslu Bolmut dalam melakukan kajian hukum atas laporan yang diterimanya, sehingga proses penyidikan yang dilakukan Gakkumdu / Polres Bolmut menjadi mentah dan berakhir dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP PPP/31/V/ 2024/Reskrim tanggal 1 Juli 2024," tegas Krisdianto 'Saddam' Pranoto, diaminkan rekannya Sonny Eyato Udjaili, S.H, Tria Wagiran, S.H., M.H., Wandy Wijaya, S.H., Faisal Tambi, S.H. "Kami sangat berharap penyidik dan Bawaslu Bolmut untuk dapat melakukan klarifikasi atas kekeliruan penanganan perkara sehingga mengusik nama baik klien kami," tutup Pranoto.(Nanang Kasim)

BAGIKAN BERITA INI

Berita Terkait

Komentar

Populer Hari ini

Sponsors

Daerah

Sponsors

Minahasa

Manado