Tomohon,MS

Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., serta pejabat penting lainnya dari KPK dan Pemerintah Daerah. 

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut, didampingi Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edy Suryanto, dan Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Andi Tenri Abeng. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon dan Kepala ATR/BPN Kota Tomohon menandatangani komitmen bersama yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan korupsi dan memperkuat ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. 

Penandatanganan komitmen ini juga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Kepala ATR/BPN Sulut, serta para Wali Kota dan Bupati bersama Kepala ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan Provinsi serta para Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Keuangan dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara. 

Wali Kota Tomohon dalam kesempatan ini menyatakan bahwa komitmen bersama ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK sangat penting dalam pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 

Gubernur Sulawesi Utara menegaskan bahwa sinergi semua pihak akan mempercepat upaya pencegahan korupsi serta mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan rakyat yang sejahtera di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus mendukung upaya optimalisasi kerjasama nasional dalam pemberantasan korupsi dan pengembangan ekonomi daerah.(RommyKaunang/*)