Manado, MS

Adu kontestasi figur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado sengit. Munculnya tokoh populis Jimmy Rimba Rogi turut menggoyang peta politik Negeri Wenang. Partai-partai penguasa kursi legislatif diwarning. Kehadiran ‘Panglima’ jadi ancaman.

Kharisma Imba sapaan akrab Jimmy Rimba Rogi, tetap memikat. Sosok yang sempat digugurkan dalam Pilkada 2015 silam dibopong Partai Golongan Karya (Golkar) ini, masih disegani masyarakat Manado. Sebagai mantan walikota di Kota Tinutuan, elektabilitasnya belum luntur. Deretan prestasi sempat ditorehkannya ketika menjabat. Utamanya ketika membersihkan ruas-ruas jalanan kota dari kesemrawutan. 

Teranyar, banyak yang mengidam-idamkan dirinya mencalonkan lagi pada Pilkada 2020. Bahkan Imba dipandang sebagai senjata menakutkan bagi partai lain pada pertarungan nanti. Utamanya mereka yang memiliki kursi dominan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado.

“Jimmy Rimba Rogi adalah kader yang tidak pernah loncat dari Partai Golkar. Dia juga mantan Ketua Partai Golkar Sulut. Komitmennya terhadap Partai Golkar tak pernah diragukan. Ia adalah  kader terbaik di Kota Manado, dicintai kader dan masyarakat Kota Manado,” tegas Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit, Selasa (11/6), saat dihubungi.

Faktor pendukung lainnya, Imba terbuka pada semua kalangan dan sangat diterima. Partai Golkar baginya, sangat menaruh harapan agar Panglima Imba bisa mengangkat elektabilitas Beringin di Kota Manado. “Apalagi kalau Imba bergandengan tangan dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Euginia Paruntu,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut ini.  

Sosok imba yang menjadi ancaman bagi kader partai lain ikut diakuinya. Politisi senior Golkar itu akan mampu menaklukkan figur-figur milik partai lain dalam Pilkada nanti. “Imba bisa bersaing dengan kader Golkar lain maupun partai lain. Apalagi bersama CEP. Imba menjadi juga sosok yang harus diwaspadai partai lain,” tuturnya.

Partai Golkar kekurangan kursi untuk DPRD Kota Manado. Pihaknya akan mengupayakan lobi politik dengan partai lain. Langkah ini untuk mencari koalisi dalam memenuhi syarat mengusung di Pilkada 2020. “Pastinya kita kurang kursi jadi mesti koalisi. Kita akan komunikasi dengan partai lain untuk mengusung kader Golkar. Semuanya tentu berproses. Tahapan masih sementara dipersiapkan. Pastinya Imba adalah salah satu kader yang memenuhi syarat untuk diusung,” ujarnya.

Dukungan terhadap Imba datang juga dari Ketua DPD II Partai Golkar Manado, Danny Sondakh. Pihaknya mengaku, siap mendukung apabila telah ditetapkan Imba untuk maju di pilkada Manado. "Langkah itu merupakan keputusan yang diambil karena dalam skema partai yang komprehensif. Sebagai kader, tentunya memberi perhatian besar atas apa yang ditetapkan seperti pada Jimmy Rimba Rogi, waktu diproklamirkan belum lama ini," tutur Sondakh, Senin (10/6) lalu.

Pastinya menurut dia, Golkar mempunyai langkah strategis guna memenangkan calon dukungannya itu. Dalam rangka memperoleh suara terbanyak di Pilkada Manado 2020 mendatang. Putra mantan Gubernur Sulut Alm Drs A J Sondakh ini mengatakan, keputusan untuk memakai Imba yang merupakan mantan Walikota Manado, harus dipandang sebagai peguatan simpul serta sayap dari basis akar rumput.

Terkait hal itu pula, dirinya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Manado itu menuturkan, strategi lain dari partainya adalah jadi bagian komunikasi internal sejak jauh-jauh waktu atau sebelum masuk ke pertarungan sesungguhnya. Selain itu, sinyal kepastian agar Imba maju bertarung, sudah dikuatkan Ketua Partai Golkar Sulut Tetty Paruntu. Sekaligus mendeklarasikan Jimmy Rimba Rogi ke Pilkada Manado. Apalagi baginya sesuai pantauan, nama Imba telah beredar luas di tengah masyarakat. Para pendukungnya menyambut antusias akan keputusan tersebut bahkan sampai di seantero ibu kota Sulut ini. “Keputusan itu yang kami sebagai kader tentu memberi dukungannya. Diharapkan itu jadi pegangannya," pungkasnya.

Nama Imba diketahui memang sempat jatuh pasca dirinya terjerat kasus kasus korupsi APBD Kota Manado tahun anggaran 2006. Ia divonis 5 tahun penjara dengan didenda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan yang diberikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 2009 lalu. Hukuman itu bertambah menjadi 7 tahun dengan jumlah denda yang sama dalam putusan kasasi tahun 2010.

PASANGAN IMBA JADI PENENTU

Jalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan Pilkada Manado tak mudah. Bermodal kursi terbanyak dengan ‘gladiator’ hebat, sosok Imba dipandang jadi peneror Banteng Moncong Putih. Walau demikian, penentu keberhasilan politik mantan walikota ini berada pada pasangannya.     

PDIP disebut sebagai parpol yang paling siap untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020 di Manado. Selain memenuhi syarat untuk mengusung sendiri, PDIP memiliki koleksi kader-kader yang mapan dan populer. “Satu-satu figur yang berpotensi  mematahkan figur hebat dari PDIP adalah sosok Imba Rogi. Ia adalah politisi fenomenal yang hingga kini masih banyak dikagumi oleh warga Manado. Ia disenangi banyak kalangan baik dari elit hingga di tingkat grass rooth (akar rumput partai, red),” ungkap pakar politik dan pemerintahan Sulut, Ferry Daud Liando, kemarin.

Meski begitu, sikap sejumlah kader Golkar  yang memberi signal akan mencalonkan Imba terkesan sangat prematur. Bagi Liando, sepertinya mereka lupa bahwa dalam hal pengambilan keputusan apapun termasuk soal penetapan calon walikota harus dilakukan melalui mekanisme organisasi partai. “Harus diputuskan secara organisatoris dan mandatnya harus  ditetapkan oleh dewan pengurus pusat Golkar. Namun kalau pun dukungan itu bersifat spekulatif maka akan berpengaruh pada penetapan calon oleh parpol lain. Baik oleh PDIP atau Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Mematahkan kekuatan Imba tidaklah gampang. Sehingga jika PDIP dan Nasdem salah mengusung calon, maka akibatnya bisa fatal,” urai dosen Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Apabila ingin menentukan siapa yang paling menonjol pada Pilkada 2020, menurut Liando, peta politiknya akan sangat mudah terbaca jika sudah ada penetapan pasangan calon dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). “Saat itu sudah terbaca siapa diusung parpol apa dan siapa berpasangan dengan siapa. Kalkulasi kemenangan sangat besar dipengaruhi oleh siapa berpasangan dengan siapa,” jelasnya.

Baginya, penentu kekuatan Imba akan bertahan tergantung dari pasangannya nanti. Bila itu sudah ditetapkan oleh penyelenggara pilkada. “Jadi apakah Imba masih kuat atau tidak, sangat tergantung siapa pasangannya dan siapa lawan-lawannya. Selama aspek-aspek ini belum tampak maka masih amat sulit berspekulasi,” kuncinya.

PDIP ‘PEDE’ DI PILWAKO MANADO

Ambisi besar diusung PDIP untuk Pemilihan Walikota Manado. Sebagai partai yang merebut kursi signifikan, kemenangan di Negeri Wenang sebagai skala prioritas. Dengan keunggulan suara, Moncong Putih optimis lebih berpeluang merebut top eksekutif kota multi dimensi.

Kubu Banteng sebagai pendulang suara dominan di pileg 2019 penuh keyakinan.  Bukan sesuatu yang mustahil menurut mereka, bila menguasai Pilkada Manado nanti.  "Dapat dilihat saat pileg April lalu, kami menampung suara terbanyak. Lepas dari itu, potensi ke pilwako bukan mustahil kader moncong putih lebih berpeluang," kata politisi PDIP Manado, Hengky Kawalo.

Lanjut dia, arah ke situ amat memungkinkan. Namun keputusan partai dengan mekanisme yang ada harus jadi patokan. Kawalo tak mau mendahului penetapan partainya ke depan. Apalagi tahapan penyelenggaraan belum digulir KPU. "Tetap bersabar. Yang pasti kami sebagai kader sangat mendukung penuh," tuturnya.

Target untuk mengincar posisi Walikota Manado sempat dilontarkan Ketua Bappilu DPD PDIP Sulut, Lucky Senduk. Tak hanya itu, Banteng Sulut bahkan membidik sapu rata seluruh pilkada di wilayah bumi Nyiur Melambai pada 2020 nanti. “Berdasarkan dengan hasil pileg, Pilkada serentak 2020 kita (PDIP, red) targetkan sapu rata. Sama halnya juga dengan Pilwako Manado. Kita di Manado tanpa koalisi. Kalau ada yang ingin bergabung silahkan. Tapi kita mengusung sendiri bisa," ungkap Senduk.

Proses pengusungan paslon menurutnya tetap akan mengacu dari aturan dan mekanisme partai. "Khusus untuk pilkada kabupaten kota, ada tahapannya. Pertama mendaftar di DPC (Dewan Pimpinan Cabang), kemudian wawancara di DPD, kemudian melakukan fit and proper test di Jakarta. Nanti DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang memutuskan. PDIP punya mekanisme tersendiri. Dan itu wajib diikuti," kuncinya. (tim ms)