‘Sisir’ RSUP Kandou, Deprov Koleksi Sejumlah Persoalan


Manado, MS

Gerak mengawasi dunia kesehatan getol dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kali ini para wakil rakyat turun lapangan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof DR Kandou. Sederet masalah yang melilit ditemui.

Langkah menyusuri RSUP Kandou, Selasa (17/12), dewan pertama kali mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD). Problem yang ditemukan ketika itu, ketersediaan kamar yang hanya ada 15. "Kemudian masih ada 1 pasien belum bisa dipindahkan ke ruangan Intensive Care Unit (IGD). Nantinya Komisi IX DPR RI, rencananya akan datang ke RS ini, kami juga akan sampaikan ke komisi IX," tutur Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu, usai menyisir RSUP Kandou.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Careig Naichel Runtu menyampaikan, fasilitas RSUP Kandou walaupun sudah besar namun masih banyak sekali kekurangan. Hal tersebut harus dilengkapi, apalagi ke depan ada penambahan-penambahan anggaran. "Seperti tadi kekurangan tempat tidur. Kalau ditambah tidak akan terjadi pasien-pasien yang menunggu," tutur politisi Partai Golongan Karya ini.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan menyampaikan, langkah Komisi IV untuk memastikan aduan dari masyarakat yang juga mencuat saat mereka selesai reses. Ada banyak aduan terkait masalah kesehatan yang ada di RSUP Kandou. "Kami ingin memastikan benar atau tidak bahwa aduan dari warga tersebut, ternyata memang ada yang kami dapati di lapangan pasien yang menyampaikan penanganan agak lambat. Ini jadi ‘PR’ bersama DPRD yang menjadi bagian pengawasan terhadap RSUP Kandou," pungkas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Bitung ini.

Terkait kekurangan fasilitas yang didapati perlu didorong. Ini bagian dari harapan  agar RSUP Kandou semakin maksimal.

"Aduan dan aspirasi masyarakat itu harus ditindaklanjuti karena ini menjadi kerinduan masyarakat yang ada di Sulut," pungkasnya.

Direktur Medik dan Keperawatan Celestinus Munte menyampaikan, sangat berterima kasih untuk kunjungan ini sehingga pihaknya mendapatkan masukan. "Pihak komisi 4 bisa melihat, apa yang menjadi masukan. Keterlambatan yang timbul karena sarana yang kurang memadai. ICU hanya ada 15. Kalau full kita tidak mungkin memindahkan pasien yang ada dalam keadaan bahaya. Kita butuh dukungan komisi 4. Agar perkembangan pemenuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi," tuturnya. (arfin tompodung) 


Komentar