Penyaluran BLT Dandes, Kumtua Diradar


Ratahan, MS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) tidak pandang bulu. Sudah dua Hukum Tua (Kumtua) dinonaktifkan karena diduga dililit masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dandes).

Sanksi tegas itu menjadi tanda awas bagi Kumtua lain di Mitra bahkan seluruh Kumtua yang mengelola BLT Dandes di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

Di Mitra sendiri, pelaksana tugas Inspektur Inspektorat yang baru saja diserahterimakan, memiliki strategi tersendiri dalam mengawal bantuan yang bersumber dari dana negara tersebut. Ia turun langsung ke lapangan mengecek kinerja para Kumtua dan perangkat desa, terkait pengelolaan bantuan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Marie Makalow mengakui, penonaktifan sementara Kumtua terkait BLT Dandes sudah sepatutnya menjadi tanda awas bagi Kumtua lainnya di Mitra. “Ini (penonaktifan sementara, red) menjadi tanda awas bagi para kumtua terkait penyaluran BLT. Pastikan prosesnya dilakukan sesuai aturan, transparan dan tepat sasaran,” terang Marrie, belum lama.

Dia berharap para Kumtua tidak salah mengartikan klasifikasi masyarakat penerima, sebab ketentuannya sudah diatur lewat aturan. “Selanjutnya harus ditegaskan jika tidak dibenarkan BLT bagi warga penerima dilakukan pemotongan dengan alasan apapun agar tidak berimplikasi hukum atau bernasib sama dengan kumtua yang dinonaktifkan,” pungkasnya

Sementara itu, polemik BLT Dandes telah mengundang perhatian berbagai elemen masyarakat. “Kisruh BLT khususnya Dandes memang menjadi perhatian masyarakat Mitra. Sebab sudah ada beberapa kumtua yang dinonaktifkan,” terang Maxi Deen salah satu generasi muda di Mitra.

Menurut dia, masalah Dandes memang sudah berulang kali disampaikan agar mendapatkan perhatian penting pihak pemkab terlebih auditor internal, Inspektorat, yang memiliki kewenangan khusus dalam menindaklanjuti adanya dugaan penyalahgunaan ataupun sejenisnya.

“Kalau seperti sekarang di tengah pandemi kemudian ada permasalahan, kami kira ini memang sudah sewajibnya diselesaikan. Dan kami kira langkah pemkab dalam menindaklanjuti adanya permasalahan tersebut sudah baik,” tukasnya.

Senada dikatakan Viddy Ngantung dari LSM Gerakan Minahasa Membangun. Ngantung meminta agar hal ini tidak hanya dilakukan saat ada wabah Coronavirus melainkan dilakukan secara kontinyu. “Kami kira kalau dilakukan secara kontinyu terkait pengawasannya, tentu akan sangat memberikan nilai positif kedepannya. Efek jera maupun kesadaran akan pentingnya pengelolaan Dandes oleh pemerintah desa, akan dapat memberikan output yang baik bagi desa maupun daerah sendiri,” lugas Ngantung.(recky korompis)


Komentar