Manado, MS

Arus desakan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengencang. Di momen memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulut, harapannya regulasi tambang rakyat dari pemerintah pusat benar-benar akan berpihak kepada rakyat.

Penegasan tersebut dilayangkan Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk. Dirinya menyentil mengenai proses penyelesaian aturan terkait pertambangan rakyat. "Kami berharap regulasi yang dibuat pemerintah pusat terkait tambang rakyat benar-benar memihak kepada penambang rakyat sesuai Undang-Undang yang berlaku," tegas Anggota Komisi II DPRD Sulut itu, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Ditegaskannya, biarlah rakyat menjadi tuan di atas tanah yang diwariskan Tuhan lewat leluhurnya. Supaya dia bisa menambang, cari nafkah, menyekolahkan anak. "Dan meregenerasi anak cucu yang ada di Sulut," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Selanjutnya disampaikan Tuuk, di HUT Provinsi Sulut ini, harapannya semua program kerja pemerintah dan investasi-investasi, bisa berjalan. Begitu pula lapangan pekerjaan dapat tersedia. "Rakyat Sulut bisa berdaulat di tanahnya sendiri untuk menatap masa depan yang lebih baik," pungkasnya. (arfin tompodung)